Sejarah Kepemimpinan Perempuan Pertama Di Maluku Utara Dalam Bingkai Kesetaraan Gender

- Penulis Berita

Kamis, 10 Juli 2025 - 10:24 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Rosita TuhuteruKetua Himpunan Mahasiswa Sains Biologi Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara. 

PERBINCANGAN yang hangat adalah Kesetaraan Gender yang selalu mengklaim bahwa perempuan hanya mengurus Rumah Tangga seperti di Dapur, Sumur, Kasur, bahkan hanya untuk melayani suaminya, dan beberapa topik perbincangan lainnya. Olehnya itu perlu dibahas lebih mendalam Kesetaraan Gender didalam kepemimpinan perempuan minimal 30% jumlah kursi di parlemen. Isu Kesetaraan Gender semuanya menarik untuk ditelusuri lebih dalam.

Masalah Perempuan diperbolehkan atau tidaknya menempati posisi pucuk kepemimpinan sudah lama diperdebatkan di kanca publik, wacana kepemimpinan perempuan adalah sesuatu yang selalu menarik untuk dibahas. Pembahasan ini disebabkan karena kepemimpinan merupakan kesepakatan secara bersama antara pemimpin Perempuan maupun pemimpin seorang Laki-Laki serta pengikut dan harus mampu mewujudkan rasa keadilan, rasa aman, untuk menjaga keutuhan sebagai pemimpin dalam masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kesetaraan Gender sampai saat ini bisa dikatakan menjadi polemik penyebabnya belenggu Budaya Patriarki yang melekat di masyarakat. Maka seringkali perempuan selalu dianggap rendah karena tugas perempuan hanya sekadar pekerjaan domestik, ketika masuk ke dalam pucuk kepemimpinan, bahkan perempuan dipandang sebelah mata dan justru akan membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat.

Presiden Republik Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid telah memberi peluang kepada perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan. Karena Laki-Laki yang terima berada dibawah kepemimpinan perempuan itu sangat penting untuk keberhasilannya, bahkan Abdurrahman Wahid sangat menerima kualifikasi Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5.

Menurut Abdurrahman Wahid dalam pandangannya mengatakan, jangan menganggap perempuan lebih lemah dan tidak memiliki kapasitas untuk memimpin jika berhadapan dengan laki-laki. Bisa ditinjau kembali bahwa perempuan telah memegang posisi kekuasaan sepanjang sejarah seperti Ratu Balqis, Cleopatra Margaret Theatcher, Benazir Bhutto, dan Corie Aquino.

Pemahaman Kesetaraan Gender sangat sederhana walaupun seringkali disamakan dengan pengertian jenis kelamin. Seharusnya pada langkah pertama ini yang perlu dipertegaskan mengenai persoalan gender tidak dapat dipisahkan dengan jenis kelamin. Sebab keduanya memiliki perbedaan, gender merupakan pembagian antara tugas laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis kelamin merupakan konsep biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Melihat pada konteks kepemimpinan perempuan di ranah politik, salah satu contoh di Maluku Utara adalah Serly Tjoanda merupakan Gubernur pertama perempuan di Maluku Utara, yang mencetak sejarah bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin di sebuah daerah. Sebagaimana yang kita ketahui secara bersama bahwa Serly Tjoanda merupakan Gubernur Maluku Utara yang melatarbelakangi minoritas, berbeda halnya dengan Gubernur sebelumnya di Maluku Utara. Setiap manusia berhak menjadi pemimpin tanpa membedakan jenis kelamin, Agama, Suku, dan Ras. Tapi, makna dari itu bukan hanya sekadar menjadi pemimpin dalam pemerintahan, justru harus juga menjadi pemimpin dalam pendidikan, pemimpin disebuah lembaga atau organisasi, pemimpin keluarga, bahkan pemimpin untuk dirinya sendiri. Maka bukan menjadi standar dalam memilih pemimpin dengan melihat gender nya saja, tetapi lebih dalam melihat karakteristik pemimpin itu sendiri.

Kebanyakan saat ini masyarakat memandang dalam diri perempuan sangat emosional, lemah, dan labil. Sementara di sisi lain Laki-laki menyadari bahwa mereka sangat kuat, logis, perkasa, dan juga tidak mudah menangis. Dalam memilih pemimpin tidak harus memandang jenis kelamin karena sifat dan karakteristik perempuan dapat berubah dari waktu ke waktu, mungkin terjadi dalam kelas sosial yang berbeda. Sejarah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kepemimpinan seorang perempuan belum tentu memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Polisi Diganjar Penghargaan Setelah Menindas Rakyat: Cermin Gelap Demokrasi di Era Prabowo
Hari Lahir Republik Indonesia Ke-80: Pulau Limbo Masih Menanti Air Bersih, Janji yang Belum Tuntas
Bayangan Gelap Pendidikan: Membaca Maluku Utara Dari kacamata Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal
Pendidikan Formal yang Gagal Membangun Kesadaran Anak Muda Maluku Utara
Organisasi : Laboratorium Ilmu Pengetahuan untuk Mahasiswa
“Balas Pantun” DOB Sofifi
Ngute – ngute Bukan Desa Dongeng
Gebe Dikeruk, Ulayat Dirusak, Antara Luka Tanah Waris
Berita ini 281 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 8 Oktober 2025 - 02:40 WIT

BARAH Soroti Kunker Kapolda: Kasus Hukum Mandek dan Limbah Tambang Jadi Ancaman Serius di Halsel

Selasa, 7 Oktober 2025 - 12:31 WIT

Laksanakan IPKD MCSP KPK, RSUD Labuha gelar FKP di Kecamatan Bacan Selatan

Selasa, 7 Oktober 2025 - 11:08 WIT

BARAH Desak Komisi I DPRD Halsel Hentikan Perlindungan Politik untuk Kades Bermasalah

Selasa, 7 Oktober 2025 - 07:51 WIT

Pelantikan 4 Kades, Ketua Fraksi PKB Safri Talib: Ini Masalah Kecil, Tak Perlu Dibesar-besarkan

Selasa, 7 Oktober 2025 - 07:35 WIT

DPD II KNPI Halsel Segera Gelar RPH Bahas Pembentukan Panitia Musda dan Rapimpurda

Senin, 6 Oktober 2025 - 12:50 WIT

Hearing BARAH, Harita Nickel, dan ASLAD Sepakati 4 Poin Penting Terkait Dana Bagi Hasil Desa Kawasi

Minggu, 5 Oktober 2025 - 10:12 WIT

Tingkatkan Literasi Gerilia Halmahera Selatan Gelar Lomba Puisi dan Mendongeng

Minggu, 5 Oktober 2025 - 10:03 WIT

LPP Tipikor: Kuasa Hukum Anggota Bawaslu Ternate Jangan Cengeng Bela Klien Bermasalah

Berita Terbaru