Maluku Utara Tambang Kaya, Rakyat Merana

- Penulis Berita

Kamis, 10 Juli 2025 - 14:11 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Tendri RudinPegiat Literasi Sahabat Nulis. 

DI Maluku Utara menjadi tempat perampokan yang dilegalkan. Di bawah tanahnya terkandung nikel, emas, dan logam strategis yang kini menjadi rebutan raksasa industri. Tetapi kekayaan tak pernah menyentuh tangan rakyat. Yang diterima hanyalah debu tambang, air tercemar, hutan yang lenyap, dan hidup yang makin sempit.

wilayah Halmahera, Obi, telah berubah menjadi kawasan tambang raksasa. Alat berat menggusur tanah ada , Limbah meracuni sungai dan laut, Negara berdiri di barisan depan sebagai penyedia izin, penjamin investor, dan pengabaian jeritan masyarakat lokal. Pembangunan didorong atas nama pertumbuhan ekonomi dan transisi energi hijau tetapi siapa yang tumbuh?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Warga di sekitar tambang hidup dalam ketidakpastian,Mereka yang dahulu hidup dari laut dan ladang, kini bergantung pada buruh tambang kontrak dengan upah rendah, tanpa jaminan, tanpa perlindungan. Nelayan kehilangan ikan karena laut tercemar limbah. Petani kehilangan tanah karena digusur tanpa ganti untung. Perempuan dan anak-anak kehilangan sumber air bersih karena sungai telah berubah warna dan bau. Lalu ketika mereka bersuara, yang datang bukan keadilan melainkan intimidasi, aparat, dan ancaman kriminalisasi.

Inilah wajah para kolonialisme. kekayaan alam disedot habis, rakyat menjadi korban, dan semuanya dibungkus dalam retorika pembangunan nasional. Korporasi asing dan lokal mengeruk laba, pejabat menuai rente, sementara rakyat Maluku Utara tak mendapat apa-apa selain luka dan kemiskinan. Inilah pembangunan yang timpang, dan negara menjadi aktor utama di balik ketimpangan itu.

Statistik ekonomi boleh berbicara tentang pertumbuhan tinggi, tetapi itu adalah pertumbuhan yang menyisakan kuburan harapan rakyat. Tak ada keadilan dalam pertambangan yang membunuh ruang hidup. Tak ada masa depan dalam ekonomi yang dibangun di atas reruntuhan kedaulatan rakyat. Kita sedang menyaksikan perampokan terang-terangan, dengan stempel legal dan iringan pidato pejabat.

Jika para pemimpin masih punya nurani, maka tambang-tambang ini harus dihentikan, dievaluasi total, dan dikembalikan fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan hanya para pemilik modal. Tapi jika tidak, maka sejarah akan menulis bahwa Maluku Utara adalah tanah kaya yang dibiarkan hancur demi kepentingan segelintir elit. Dan rakyatnya Dibiarkan merana, ditindas, dan dilupakan di negeri sendiri. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kepemimpinan Bahlil Lahadalia dalam Dinamika Investasi dan Politik Nasional
Hilangnya Akses atas Tanah dalam Proyek Strategis Nasional: Analisis Kasus Bapak Alimusu di Obi, Halmahera Selatan
Miliaran Rupiah Menguap, Maidi Hanya Dapat Tumpangan Masalah
Kajian Sosiologi Terhadap Fenomena Belanja Online
Logika Akumulasi dan Ekologi yang Tersingkirkan
DOB Sofifi: Vonis Mati Atas Kegagalan Pemkot Tidore?
RSUD Tidore “Cuci Piring” di Balik Hutang Rp2,6 Miliar; Transparansi Dana atau Sekadar Topeng Ketidakadilan?
Post-Truth dan Matinya Nalar Kritis Publik
Berita ini 150 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 03:26 WIT

Kades Gambaru Siap Turun Ukur Lahan Warga, Nasrudin M. Kasuba: Jika LA Tak Bersedia, Saya Bertanggung Jawab

Minggu, 16 Agustus 2026 - 00:41 WIT

Warga Hantam Sikap Kades Gambaru Nasrudin M. Kasuba : Jangan Jadi Budak Korporasi, Anda Harus Belajar dari Kades Fluk Utamakan Warga

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:32 WIT

Saat Tambang Belum Berproduksi, PT KTS Menyalakan Harapan Lewat Program “KTS Bersinar”

Minggu, 2 Agustus 2026 - 15:00 WIT

Ko Lok Gelar Tasyakuran dan Aqiqah Cucu, Ratusan Warga Hadir Panjatkan Doa

Minggu, 26 Juli 2026 - 22:47 WIT

LPP Tipikor Halteng Desak Polda Malut Selidiki Dugaan Perdagangan Skrap Ilegal

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:21 WIT

BARAH Desak Pemda Halsel Percepat Penetapan WPR, Ratusan Penambang Masih Bergantung pada Aktivitas PETI

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:44 WIT

PEROK Ultimatum PT Harita Group: Hentikan Mobilisasi Karyawan atau Hadapi Blokade

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:50 WIT

Respon Aksi Warga, Fraksi PKB Mendesak Pemda Halsel Segera Ambil Langkah Cepat Selesaikan Masalah Lahan di Pulau Obi

Berita Terbaru