Geram, Wakil Ketua DPRD Halsel Desak APH Serius Tangani Kasus Kekerasan Perempuan & Anak

- Penulis Berita

Jumat, 21 Maret 2025 - 20:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saat wawancara saat keluar RDP dengan beberapa OPD Halsel (Foto/Wangkep)

Saat wawancara saat keluar RDP dengan beberapa OPD Halsel (Foto/Wangkep)

Halsel, nalarsatu.com– Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud, dengan tegas menyoroti lambannya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Ia menyoroti kasus seorang siswi SMP di Kecamatan Kayoa Barat yang menjadi korban pemerkosaan oleh pamannya sendiri hingga hamil.

Mirisnya, meskipun laporan telah masuk ke Polres Halmahera Selatan sejak 11 Januari 2025, hingga kini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan. Kondisi ini membuat Fadila geram dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk lebih serius dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

“Saya merasa geram karena lambatnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aparat penegak hukum harus lebih tegas, agar ada efek jera bagi pelaku,” tegasnya pada Jumat (21/3/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai politisi Partai NasDem, Fadila juga berharap APH lebih peka terhadap persoalan ini agar tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan. Ia menekankan bahwa setiap laporan yang masuk harus segera ditindaklanjuti secara serius.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Halmahera Selatan, dalam rentang 2022-2024 tercatat 149 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Fadila pun meminta DP3AKB untuk lebih aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan pendampingan bagi para korban.

“Jangan hanya menunggu laporan, tapi lakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih masif agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir,” pungkasnya.

 

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Ketua Panitia Pelantikan APDESI Halsel: Momentum Membangun Desa dari Desa
Kantor Hukum Bambang Joisangadji & Patners Resmi Lapor Risal Sangaji Pemerasan terhadap Kades Toin
Kades Toin: Saya Diancam Berulang Kali, Jangan Jadikan Saya ATM Ini Uang Rakyat, Kalau Uang Pribadi Saya Pasti Penuhi
Mengulang Sejarah Boki Fatimah, Jurnalis Perempuan Halsel Didorong Pimpin KNPI
Kuasa Hukum Bambang Joisangadji: Oknum LSM Diduga Memeras dan Mengancam, Siap Dilaporkan ke Polisi
Dana Rp182 Juta Cair, Paving Lapangan Kai Puf Busua Belum Dimulai — IPMB: “Ini Tanda Bahaya”
Koalisi Pemerhati Hukum Nusantara Gelar Aksi Jilid II di Depan Gedung KPK RI
Dituding Main Proyek, Wakil Ketua Komisi I DPRD Halsel Tempuh Jalur Hukum
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 13 Agustus 2025 - 09:12 WIT

Ketua Panitia Pelantikan APDESI Halsel: Momentum Membangun Desa dari Desa

Rabu, 13 Agustus 2025 - 07:32 WIT

Kantor Hukum Bambang Joisangadji & Patners Resmi Lapor Risal Sangaji Pemerasan terhadap Kades Toin

Rabu, 13 Agustus 2025 - 06:34 WIT

Kades Toin: Saya Diancam Berulang Kali, Jangan Jadikan Saya ATM Ini Uang Rakyat, Kalau Uang Pribadi Saya Pasti Penuhi

Rabu, 13 Agustus 2025 - 05:28 WIT

Mengulang Sejarah Boki Fatimah, Jurnalis Perempuan Halsel Didorong Pimpin KNPI

Senin, 11 Agustus 2025 - 22:17 WIT

Dana Rp182 Juta Cair, Paving Lapangan Kai Puf Busua Belum Dimulai — IPMB: “Ini Tanda Bahaya”

Senin, 11 Agustus 2025 - 22:03 WIT

Koalisi Pemerhati Hukum Nusantara Gelar Aksi Jilid II di Depan Gedung KPK RI

Senin, 11 Agustus 2025 - 15:33 WIT

Dituding Main Proyek, Wakil Ketua Komisi I DPRD Halsel Tempuh Jalur Hukum

Senin, 11 Agustus 2025 - 12:19 WIT

Tokoh Masyarakat Desa Toin Bantah Pemberitaan Negatif, Sebut Kades Fahmi Taher Pemimpin Terbaik

Berita Terbaru