Geram, Wakil Ketua DPRD Halsel Desak APH Serius Tangani Kasus Kekerasan Perempuan & Anak

- Penulis Berita

Jumat, 21 Maret 2025 - 20:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saat wawancara saat keluar RDP dengan beberapa OPD Halsel (Foto/Wangkep)

Saat wawancara saat keluar RDP dengan beberapa OPD Halsel (Foto/Wangkep)

Halsel, nalarsatu.com– Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud, dengan tegas menyoroti lambannya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Ia menyoroti kasus seorang siswi SMP di Kecamatan Kayoa Barat yang menjadi korban pemerkosaan oleh pamannya sendiri hingga hamil.

Mirisnya, meskipun laporan telah masuk ke Polres Halmahera Selatan sejak 11 Januari 2025, hingga kini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan. Kondisi ini membuat Fadila geram dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk lebih serius dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

“Saya merasa geram karena lambatnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aparat penegak hukum harus lebih tegas, agar ada efek jera bagi pelaku,” tegasnya pada Jumat (21/3/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai politisi Partai NasDem, Fadila juga berharap APH lebih peka terhadap persoalan ini agar tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan. Ia menekankan bahwa setiap laporan yang masuk harus segera ditindaklanjuti secara serius.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Halmahera Selatan, dalam rentang 2022-2024 tercatat 149 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Fadila pun meminta DP3AKB untuk lebih aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan pendampingan bagi para korban.

“Jangan hanya menunggu laporan, tapi lakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih masif agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir,” pungkasnya.

 

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Diduga Ada Kepentingan Elit, BEM Unutara Soroti Kriminalisasi 11 Warga Adat Maba Sangaji
Kades Dolik Koordinasi Penanganan Longsor Saketa-Dehepodo, PT Hijrah Nusatama Kirim Excavator
Longsor di Gunung Goha Desa Moloku dan Samo Putus Akses Jalan Lintas Saketa-Dehepodo
Proyek Masjid Desa Pas Ipa Mangkrak, Mahasiswa Minta Inspektorat Audit Anggaran
Sandi Naim Calon Ketua Umum Gagas Misi Formapas Sebagai Instrumen Perjuangam
Syafrudin Arif Tanggapi Putusan Sengketa Tanah Pasar Baru: “Jangan Perkeruh Keadaan, Ini Saatnya Mengakhiri Persoalan Lama”
Skandal BPNT di Obi Selatan: FPR Desak Polres Periksa Pendamping Program, Tuduh Ada Korupsi Terstruktur
Anggota DPRD Halsel Terseret Tunggakan PDAM, Praktisi Hukum Soroti Etik dan Potensi Sanksi Partai
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 25 Juni 2025 - 05:05 WIT

Pendidikan Mengimplikasikan Konsep Tentang Manusia dan Dunia

Selasa, 24 Juni 2025 - 16:26 WIT

Kerusakan Alam di Maluku Utara : Antara Kekayaan dan Ancaman

Selasa, 24 Juni 2025 - 14:30 WIT

Melampaui Rudal : Konflik Iran–Israel dan Pertarungan di Dunia Tanpa Wajah

Senin, 23 Juni 2025 - 12:59 WIT

Dilema Pendidikan ditegah Masyarakat Taliabu : Antara Tambang dan Kampus

Senin, 23 Juni 2025 - 12:52 WIT

“Merdeka Seratus Persen”: Saat Rakyat Dijual Gubernur dan Kapitalis Asing

Minggu, 22 Juni 2025 - 07:45 WIT

Hilirisasi Nikel, Budaya, dan Pendidikan di Maluku Utara: Sebuah Dilema Pembangunan

Kamis, 29 Mei 2025 - 04:14 WIT

Program Bahasa Mandarin sebagai Upaya GAMKI Halsel Melihat Massa Depan

Kamis, 29 Mei 2025 - 03:35 WIT

Penindasan Yang Tak Berujung

Berita Terbaru