HALSEL, Nalarsatu.com – Suasana Kamis malam, 12 Juni 2025, diwarnai dengan dinamika diskusi di lingkaran Wartawan dan Komunitas Penulis (WARKOP) Halmahera Selatan, saat rapat pembentukan panitia kegiatan digelar untuk menginisiasi sebuah forum evaluatif bertajuk “100 Hari Kepemimpinan Basam-Helmi”. Dalam rapat yang berlangsung hingga larut malam itu, Irwan Abubakar terpilih sebagai Ketua Panitia Dialog, didampingi Firdaus Suleman sebagai Sekretaris, dan Asrab Muhammad sebagai Bendahara.
Dialog tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2025, bertempat di Andai Café pukul 20.00 WIT. Acara ini akan menghadirkan narasumber utama yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, politisi, akademisi, hingga praktisi. Selain itu, undangan juga akan disebarkan kepada elemen organisasi kepemudaan, pemerhati daerah, serta para stakeholder birokrasi dan politik di Halmahera Selatan guna memastikan partisipasi luas dan diskusi yang komprehensif.
Presiden Warkop, Amrul Doturu, menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar tradisi seremonial, tetapi bentuk kontrol sosial dan mekanisme pertanggungjawaban di ruang publik. Menurutnya, ini merupakan dialog kedua yang digelar Warkop terkait masa kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Hasan Ali Basam Kasuba – Helmi Umar Muksin, setelah sebelumnya dilaksanakan pada momen awal pelantikan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekarang kita menggelar dialog setelah masa 100 hari kepemimpinan Basam-Helmi. Ini penting untuk menguji konsistensi terhadap visi-misi serta program prioritas yang pernah dijanjikan,” tegas Amrul dalam keterangannya usai rapat Kamis (12/6).
Ia juga menambahkan bahwa meski masa 100 hari tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang, namun ini telah menjadi tolok ukur publik dalam mengamati etos kerja dan arah kebijakan kepala daerah yang baru dilantik.
“100 hari kerja bukan kewajiban hukum, tetapi momentum publik untuk mengukur keberanian, kecepatan, dan konsistensi pemimpin terhadap janji-janji politiknya,” imbuh Amrul.
Sementara itu, Sekretaris Panitia, Firdaus Suleman, menjelaskan bahwa panitia akan segera menyusun agenda teknis dan menyebarkan undangan resmi. Ia memastikan bahwa dialog ini bersifat terbuka dan mengundang partisipasi semua kalangan.
“Kita akan undang seluruh stakeholder, mulai dari OPD, organisasi kepemudaan, aktivis sosial, hingga masyarakat umum. Ini agar diskusi kita nanti tidak semata-mata menjadi panggung elitis, tapi betul-betul menjadi forum rakyat untuk menguji janji dan mengarahkan koreksi,” tutur Firdaus Kamis (12/6).
Ia menekankan bahwa panitia juga akan menyertakan analisa awal berbasis data dan temuan lapangan mengenai program-program yang telah dijalankan Basam-Helmi selama 100 hari pertama, seperti penataan birokrasi, distribusi bantuan sosial, infrastruktur dasar, dan respon terhadap dinamika daerah termasuk konflik agraria dan keterbukaan informasi publik.
Meski berlangsung dalam nuansa kritis, kegiatan ini juga dipandang sebagai ruang yang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian dan kendala secara langsung kepada publik. Forum ini diharapkan menjadi ajang komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemimpin, bukan arena saling tuding.
“Kalau memang ada yang sudah dicapai, silakan dipaparkan. Kalau belum, juga tak masalah asalkan ada kejelasan arah. Yang kami harapkan adalah transparansi dan keberanian membuka diri,” pungkas Amrul.
Dalam konteks lokal Halmahera Selatan, partisipasi publik yang aktif melalui forum-forum seperti ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kebijakan pembangunan, distribusi sumber daya, dan integritas pejabat publik.
Dengan tajuk yang lugas dan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan, dialog “100 Hari Kepemimpinan Basam-Helmi” ini dipastikan akan menjadi salah satu panggung paling penting bagi demokrasi lokal Halsel dalam semester awal 2025. Warkop sendiri telah mengukuhkan diri sebagai salah satu aktor penting dalam gerakan masyarakat sipil di wilayah itu. (red/ir)
