LABUHA,Nalarsatu.com – Ketua Gerakan Pemuda Marhaen, Harmain Rusli, melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) terkait penempatan Wakil Menteri Transmigrasi RI saat kunjungan kerja ke Halsel. Ia menyebut, Wamen ditempatkan di Hotel OBAMA, yang dikenal luas sebagai lokasi praktik prostitusi terselubung di wilayah tersebut.
“Ini penghinaan terhadap tamu negara. Wamen kok ditempatkan di hotel milik Abukarim Latara, yang oleh masyarakat Halmahera Selatan dikenal sebagai tempat prostitusi? Ini mencoreng nama baik daerah,” tegas Harmain saat diwawancarai Nalarsatu.com, Minggu (20/7/2025).
Menurut Harmain, keputusan Pemda tersebut menunjukkan buruknya etika birokrasi dan minimnya penghargaan terhadap institusi negara. Ia juga mempertanyakan mengapa hotel milik pribadi yang punya reputasi negatif justru dipilih untuk menjamu pejabat kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Wamen datang bawa nama negara, bukan tamu keluarga. Tapi justru ditempatkan di tempat yang secara sosial dikenal sebagai sarang praktik asusila. Ini bentuk pembiaran moral dan ketidakseriusan Pemda menyambut kedatangan pejabat pusat,” tambahnya.
Hotel OBAMA dekat Kantor Bupati diketahui bukan sekadar tempat penginapan biasa. Berdasarkan informasi dari warga dan sumber internal, hotel ini telah lama diduga menjadi lokasi prostitusi yang beroperasi secara terselubung.
“Semua orang Halmahera Selatan tahu siapa pemiliknya dan apa yang terjadi di dalam. Tapi karena dekat dengan elit tertentu, aktivitasnya dibiarkan,” ujar seorang warga Bacan yang enggan disebutkan namanya.
Abukarim Latara, pemilik hotel tersebut, juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat daerah. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin kecewa saat mendapati hotel miliknya justru dijadikan tempat menginap bagi tamu negara.
Harmain mendesak Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Ia menilai peristiwa ini bukan hanya soal salah tempat, tapi menunjukkan kacau-balau-nya manajemen pemerintahan dan krisis moralitas dalam birokrasi.
“Kalau Bupati dan Wakil Bupati tidak tahu, berarti sistemnya amburadul. Kalau tahu dan diam, berarti mereka membiarkan. Ini harus dijelaskan ke publik,” tegas Harmain.
Lebih jauh, ia menuntut agar seluruh agenda penyambutan pejabat pusat di Halmahera Selatan dievaluasi total dan tidak lagi diserahkan kepada pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi lewat kontrak hotel dan konsumsi.
“Kalau begini caranya, mending tidak usah jemput Wamen segala. Lebih baik dan lebih bermanfaat kita sambut kepala desa yang mau urus rakyatnya,” tutup Harmain dengan nada kecewa.
