Aktivis Perempuan Kritik Konsep “Indonesia Emas”: Jangan Jadikan Pertambangan Sebagai Jalan Penjajahan Baru

- Penulis Berita

Rabu, 24 September 2025 - 09:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halsel, Nalarsatu.com – Aktivis perempuan dan mantan Ketua Bidang Kesarinian GMNI Cabang Manado 2019 Vania, menyoroti konsep Indonesia Emas yang menurutnya justru semakin menjauhkan rakyat dari kesejahteraan sejati. Ia menilai jargon pembangunan nasional itu hanya menjadi legitimasi untuk membuka ruang eksploitasi sumber daya alam, termasuk di Maluku Utara.

“Inikah yang dimaksud Indonesia Emas? Memangnya rakyat Indonesia makan emas? Atau orang Maluku, orang Timur biasa makan emas dan nikel? Para pahlawan dulu berjuang dengan darah, Bung Karno berkeliling Indonesia membangun persatuan melawan penjajah. Tapi sekarang, para pemangku kebijakan justru merancang penjajahan gaya baru atas nama Indonesia Emas,” tegas Vania.

Ia mencontohkan keberadaan PT TUB, perusahaan tambang di Halmahera Barat, yang menurutnya bukan solusi untuk penyediaan lapangan kerja. Justru, kata Vania, izin pertambangan akan merusak ruang hidup masyarakat lokal yang bergantung pada alam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Gubernur Maluku Utara harus benar-benar memahami arti dari Ibu dan Alam. Bumi adalah sosok yang memberi kehidupan, layaknya seorang ibu yang melindungi dan memelihara. Di Halbar, khususnya Loloda, masyarakat hidup dari hutan, laut, dan tanah. Itu sumber pangan dan penghidupan mereka. Mengizinkan eksploitasi berarti memutus hubungan mereka dengan alam,” ungkapnya.

Vania menambahkan, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang bukan lagi sebatas isu, tetapi kenyataan yang bisa dilihat dari bencana alam yang datang silih berganti.

“Tidak ada kemajuan yang lahir dari izin tambang. Itu bukan solusi kesejahteraan masyarakat. Justru sistem kapitalisme yang ditopang oleh kuasa ilmu pengetahuan membuat Ibu Pertiwi bersedih. Kebijakan yang diambil bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan modal,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

BARAH Soroti Kunker Kapolda: Kasus Hukum Mandek dan Limbah Tambang Jadi Ancaman Serius di Halsel
Laksanakan IPKD MCSP KPK, RSUD Labuha gelar FKP di Kecamatan Bacan Selatan
BARAH Desak Komisi I DPRD Halsel Hentikan Perlindungan Politik untuk Kades Bermasalah
Pelantikan 4 Kades, Ketua Fraksi PKB Safri Talib: Ini Masalah Kecil, Tak Perlu Dibesar-besarkan
DPD II KNPI Halsel Segera Gelar RPH Bahas Pembentukan Panitia Musda dan Rapimpurda
Kades Prakanda Adri Musa Ajak Pemuda Solid Jelang Piala Bupati Halmahera Selatan
Hearing BARAH, Harita Nickel, dan ASLAD Sepakati 4 Poin Penting Terkait Dana Bagi Hasil Desa Kawasi
Tingkatkan Literasi Gerilia Halmahera Selatan Gelar Lomba Puisi dan Mendongeng
Berita ini 94 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 8 Oktober 2025 - 02:40 WIT

BARAH Soroti Kunker Kapolda: Kasus Hukum Mandek dan Limbah Tambang Jadi Ancaman Serius di Halsel

Selasa, 7 Oktober 2025 - 12:31 WIT

Laksanakan IPKD MCSP KPK, RSUD Labuha gelar FKP di Kecamatan Bacan Selatan

Selasa, 7 Oktober 2025 - 11:08 WIT

BARAH Desak Komisi I DPRD Halsel Hentikan Perlindungan Politik untuk Kades Bermasalah

Selasa, 7 Oktober 2025 - 07:51 WIT

Pelantikan 4 Kades, Ketua Fraksi PKB Safri Talib: Ini Masalah Kecil, Tak Perlu Dibesar-besarkan

Selasa, 7 Oktober 2025 - 07:35 WIT

DPD II KNPI Halsel Segera Gelar RPH Bahas Pembentukan Panitia Musda dan Rapimpurda

Senin, 6 Oktober 2025 - 12:50 WIT

Hearing BARAH, Harita Nickel, dan ASLAD Sepakati 4 Poin Penting Terkait Dana Bagi Hasil Desa Kawasi

Minggu, 5 Oktober 2025 - 10:12 WIT

Tingkatkan Literasi Gerilia Halmahera Selatan Gelar Lomba Puisi dan Mendongeng

Minggu, 5 Oktober 2025 - 10:03 WIT

LPP Tipikor: Kuasa Hukum Anggota Bawaslu Ternate Jangan Cengeng Bela Klien Bermasalah

Berita Terbaru