Ternate, Nalarsatu.com – Rencana pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket di DPRD merupakan bagian dari hak konstitusional lembaga legislatif. Namun, pembentukan pansus harus berangkat dari tujuan yang jelas, isu yang spesifik, serta tidak sekadar menambah kegaduhan politik atau membebani anggaran daerah.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. King Faisal Soleman menilai saat ini yang lebih penting adalah memberikan kesempatan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk bekerja minimal satu tahun masa kepemimpinan.
“Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kondisi fiskal Maluku Utara memerlukan perhatian serius. Ini tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab eksekutif, tetapi butuh dukungan penuh dari DPRD,” ujar King Faisal, Sabtu (27/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengajak semua pihak untuk berpikir positif dan memberi ruang kepada Sherly Laos guna membuktikan komitmennya dalam memajukan Maluku Utara. Menurutnya, DPRD sebaiknya fokus mengawal tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur sebagai instrumen utama dalam menilai kinerja tahunan, ketimbang tergesa-gesa membentuk pansus.
Selain itu, King Faisal menekankan pentingnya mengidentifikasi program-program strategis yang belum tuntas dari masa kepemimpinan sebelumnya, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, dan infrastruktur jalan.
“Mengingat Ibu Sherly Laos melanjutkan estafet pemerintahan dari Gubernur Abdul Gani Kasuba, tentu masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan, pembentukan pansus di tengah masa transisi ini dikhawatirkan hanya akan menjadi “sakramen politik” yang tidak berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, kehati-hatian dan sikap bijak dari semua pihak sangat diperlukan demi kemajuan Maluku Utara ke depan,” tandasnya.
