Yayasan Srikandi Sibela Kritik Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Halmahera Selatan

- Penulis Berita

Senin, 30 Juni 2025 - 12:34 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALSEL, Nalarsatu.com – Aktivis perlindungan anak dan Perempuan sekaligus Ketua Srikandi Sibela, Una Ahmad, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi perlindungan anak di Halmahera Selatan (Halsel) yang dinilai belum maksimal meski program Kota Layak Anak (KLA) sudah dijalankan oleh pemerintah daerah.

Menurut Una, KLA seharusnya memberikan layanan terpadu berupa pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus melalui advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi anak, hingga praktik anak-anak yang mencari dana di jalanan untuk pembangunan tempat ibadah aktivitas yang kerap dilakukan saat jam sekolah dan berpotensi membahayakan keselamatan mereka.

“Realitas di Halsel cukup berbeda dengan tujuan KLA. Kami melihat masih ada anak yang menjadi korban nafsu lelaki paruh baya, dan anak-anak yang dipaksa menggalang dana di jalan raya, yang bukan tugas mereka. Ini harusnya menjadi perhatian serius, bukan hanya sekadar deklarasi, pembentukan gugus tugas, atau pembuatan profil KLA,” kata Una dalam wawancara Via Whatsapp, Senin (30/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Una juga mengkritik Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Halsel agar tidak berjalan sendiri dalam menjalankan program KLA. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, serta lembaga peduli anak dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Persoalan anak di Halsel sangat kompleks. Ada anak korban banjir, kekerasan, eksploitasi, putus sekolah, perceraian, hingga kasus yang melibatkan media sosial seperti TikTok. Bahkan, ada anak yang menjadi pelaku pemerkosaan dan pencurian. Ini semua harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Yunda.

Ia menambahkan, edukasi juga harus menyasar pengurus tempat ibadah yang selama ini memanfaatkan anak-anak untuk mencari dana, agar tidak lagi melibatkan mereka dalam kegiatan yang berisiko tinggi.

“Biasanya, kita baru ramai-ramai angkat suara setelah ada anak yang celaka. Pendekatan preventif harus menjadi prioritas,” pungkasnya.

Ini juga menegaskan bahwa meskipun Halsel sudah mengusung program Kota Layak Anak, banyak anak-anak di daerah ini yang belum mendapat perlindungan optimal sesuai standar yang diharapkan,”tambahnya.

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Aktivitas Galian C PT Pentangon Terang Asli di Obi Disorot, Diduga Beroperasi Tanpa Izin
Kades Gambaru Siap Turun Ukur Lahan Warga, Nasrudin M. Kasuba: Jika LA Tak Bersedia, Saya Bertanggung Jawab
Warga Hantam Sikap Kades Gambaru Nasrudin M. Kasuba : Jangan Jadi Budak Korporasi, Anda Harus Belajar dari Kades Fluk Utamakan Warga
Saat Tambang Belum Berproduksi, PT KTS Menyalakan Harapan Lewat Program “KTS Bersinar”
Ko Lok Gelar Tasyakuran dan Aqiqah Cucu, Ratusan Warga Hadir Panjatkan Doa
FAKI Desak KPK Usut Empat Proyek Jembatan Rp15,5 Miliar di Haltim, Minta Eks Kadis PUPR Diperiksa
LPP Tipikor Halteng Desak Polda Malut Selidiki Dugaan Perdagangan Skrap Ilegal
PEROK Ultimatum PT Harita Group: Hentikan Mobilisasi Karyawan atau Hadapi Blokade
Berita ini 128 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 11:01 WIT

Aktivitas Galian C PT Pentangon Terang Asli di Obi Disorot, Diduga Beroperasi Tanpa Izin

Minggu, 16 Agustus 2026 - 03:26 WIT

Kades Gambaru Siap Turun Ukur Lahan Warga, Nasrudin M. Kasuba: Jika LA Tak Bersedia, Saya Bertanggung Jawab

Minggu, 16 Agustus 2026 - 00:41 WIT

Warga Hantam Sikap Kades Gambaru Nasrudin M. Kasuba : Jangan Jadi Budak Korporasi, Anda Harus Belajar dari Kades Fluk Utamakan Warga

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:32 WIT

Saat Tambang Belum Berproduksi, PT KTS Menyalakan Harapan Lewat Program “KTS Bersinar”

Rabu, 29 Juli 2026 - 01:13 WIT

FAKI Desak KPK Usut Empat Proyek Jembatan Rp15,5 Miliar di Haltim, Minta Eks Kadis PUPR Diperiksa

Minggu, 26 Juli 2026 - 22:47 WIT

LPP Tipikor Halteng Desak Polda Malut Selidiki Dugaan Perdagangan Skrap Ilegal

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:44 WIT

PEROK Ultimatum PT Harita Group: Hentikan Mobilisasi Karyawan atau Hadapi Blokade

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:50 WIT

Respon Aksi Warga, Fraksi PKB Mendesak Pemda Halsel Segera Ambil Langkah Cepat Selesaikan Masalah Lahan di Pulau Obi

Berita Terbaru