Yayasan Srikandi Sibela Kritik Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Halmahera Selatan

- Penulis Berita

Senin, 30 Juni 2025 - 12:34 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALSEL, Nalarsatu.com – Aktivis perlindungan anak dan Perempuan sekaligus Ketua Srikandi Sibela, Una Ahmad, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi perlindungan anak di Halmahera Selatan (Halsel) yang dinilai belum maksimal meski program Kota Layak Anak (KLA) sudah dijalankan oleh pemerintah daerah.

Menurut Una, KLA seharusnya memberikan layanan terpadu berupa pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus melalui advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi anak, hingga praktik anak-anak yang mencari dana di jalanan untuk pembangunan tempat ibadah aktivitas yang kerap dilakukan saat jam sekolah dan berpotensi membahayakan keselamatan mereka.

“Realitas di Halsel cukup berbeda dengan tujuan KLA. Kami melihat masih ada anak yang menjadi korban nafsu lelaki paruh baya, dan anak-anak yang dipaksa menggalang dana di jalan raya, yang bukan tugas mereka. Ini harusnya menjadi perhatian serius, bukan hanya sekadar deklarasi, pembentukan gugus tugas, atau pembuatan profil KLA,” kata Una dalam wawancara Via Whatsapp, Senin (30/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Una juga mengkritik Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Halsel agar tidak berjalan sendiri dalam menjalankan program KLA. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, serta lembaga peduli anak dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Persoalan anak di Halsel sangat kompleks. Ada anak korban banjir, kekerasan, eksploitasi, putus sekolah, perceraian, hingga kasus yang melibatkan media sosial seperti TikTok. Bahkan, ada anak yang menjadi pelaku pemerkosaan dan pencurian. Ini semua harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Yunda.

Ia menambahkan, edukasi juga harus menyasar pengurus tempat ibadah yang selama ini memanfaatkan anak-anak untuk mencari dana, agar tidak lagi melibatkan mereka dalam kegiatan yang berisiko tinggi.

“Biasanya, kita baru ramai-ramai angkat suara setelah ada anak yang celaka. Pendekatan preventif harus menjadi prioritas,” pungkasnya.

Ini juga menegaskan bahwa meskipun Halsel sudah mengusung program Kota Layak Anak, banyak anak-anak di daerah ini yang belum mendapat perlindungan optimal sesuai standar yang diharapkan,”tambahnya.

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kuasa Hukum Bambang Joisangadji: Oknum LSM Diduga Memeras dan Mengancam, Siap Dilaporkan ke Polisi
Dana Rp182 Juta Cair, Paving Lapangan Kai Puf Busua Belum Dimulai — IPMB: “Ini Tanda Bahaya”
Koalisi Pemerhati Hukum Nusantara Gelar Aksi Jilid II di Depan Gedung KPK RI
Dituding Main Proyek, Wakil Ketua Komisi I DPRD Halsel Tempuh Jalur Hukum
Tokoh Masyarakat Desa Toin Bantah Pemberitaan Negatif, Sebut Kades Fahmi Taher Pemimpin Terbaik
Presidium Alumni LMND Halsel: Kedatangan Budiman Sudjatmiko Momentum Strategis Atasi Kemiskinan Desa
Mudafar Tolongara Resmi Dikembalikan ke Pemkab Pulau Morotai
Abaikan Surat Penarikan, ASN Terancam Sanksi Berat Hingga Pemecatan
Berita ini 86 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 12 Agustus 2025 - 14:53 WIT

Kuasa Hukum Bambang Joisangadji: Oknum LSM Diduga Memeras dan Mengancam, Siap Dilaporkan ke Polisi

Senin, 11 Agustus 2025 - 22:17 WIT

Dana Rp182 Juta Cair, Paving Lapangan Kai Puf Busua Belum Dimulai — IPMB: “Ini Tanda Bahaya”

Senin, 11 Agustus 2025 - 22:03 WIT

Koalisi Pemerhati Hukum Nusantara Gelar Aksi Jilid II di Depan Gedung KPK RI

Senin, 11 Agustus 2025 - 15:33 WIT

Dituding Main Proyek, Wakil Ketua Komisi I DPRD Halsel Tempuh Jalur Hukum

Senin, 11 Agustus 2025 - 12:19 WIT

Tokoh Masyarakat Desa Toin Bantah Pemberitaan Negatif, Sebut Kades Fahmi Taher Pemimpin Terbaik

Senin, 11 Agustus 2025 - 07:22 WIT

Mudafar Tolongara Resmi Dikembalikan ke Pemkab Pulau Morotai

Senin, 11 Agustus 2025 - 01:00 WIT

Abaikan Surat Penarikan, ASN Terancam Sanksi Berat Hingga Pemecatan

Minggu, 10 Agustus 2025 - 21:49 WIT

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko Dijadwalkan Hadiri Pelantikan Pengurus DPC APDESI Halsel

Berita Terbaru