TERNATE,Nalarsatu.com – Menyikapi polemik ASN Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, MR alias Mudafar A.R. Tolongara, yang disinyalir mengabaikan surat penarikan dari Pemkab Pulau Taliabu, praktisi hukum Bambang Joisangadji, S.H., menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum kepegawaian.
Menurutnya, surat bernomor 800/444SETDA-PMI2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali atas nama Bupati, memiliki kekuatan hukum administratif yang mengikat.
“Jika ASN bersangkutan tidak mematuhi perintah penarikan yang didasarkan pada regulasi resmi, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,” tegas Bambang, Sabtu (9/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bambang menambahkan, Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 telah menutup ruang bagi “pegawai titipan” antarinstansi, kecuali untuk penugasan khusus dengan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ketika ada ASN yang tetap bertugas di luar instansi asal tanpa dasar hukum yang sah, itu sama saja mengabaikan perintah atasan yang berwenang dan melanggar sumpah jabatan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika ASN tersebut tidak kembali ke Kabupaten Pulau Morotai sesuai perintah, pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi hingga pemberhentian tidak hormat.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi soal kepatuhan terhadap hukum dan menjaga wibawa pemerintahan,” tandasnya.
