LABUHA,nalarsatu.com— Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan (Halsel) mendesak Bupati Halsel, Bassam Kasuba, untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Halsel. Desakan ini muncul akibat sejumlah proyek strategis di sektor kesehatan yang dinilai mangkrak dan tidak berjalan sesuai target.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan RSUD Pratama Makian. Hingga kini, proyek tersebut belum rampung dan bahkan ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaannya. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga semakin memperkuat indikasi adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaan proyek. Padahal, rumah sakit ini diharapkan menjadi fasilitas kesehatan yang vital bagi masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, proyek pembangunan Badan Air Keruh (BAK) Penampung Air Bersih RSUD, yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 senilai Rp 1,1 miliar, juga mengalami kendala. Pembangunan yang seharusnya selesai dalam waktu singkat kini memasuki tahun kedua tanpa progres yang signifikan. Hingga kini, hanya tampak tiang penyangga tanpa perkembangan konstruksi yang berarti.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menilai lambannya penyelesaian proyek ini sebagai bukti lemahnya kepemimpinan Kadinkes Halsel dalam mengelola sektor kesehatan.
“Ini menunjukkan bahwa Kadinkes tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bupati Bassam Kasuba harus segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencopot pejabat yang tidak kompeten,” ujar Harmain, Sabtu (22/3/2025).
Menurut Harmain, evaluasi menyeluruh terhadap pejabat eselon II sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik di Halmahera Selatan.
“Pemerintahan Bassam-Helmi harus mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Kami berharap ada langkah konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama di sektor kesehatan,” ujarnya.
Masyarakat kini menanti respons dari Bupati Halsel terkait desakan ini, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan proyek-proyek yang tertunda dapat segera diselesaikan. (WK)
