LABUHA, Nalarsatu.com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2027 resmi dilantik, Jumat (6/3/2026). Kepengurusan yang dipimpin Ketua Samsudin Chalil dan Sekretaris Sadam Hadi itu dilantik langsung oleh Ketua PWI Provinsi Maluku Utara Asri Fabanyo di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (Ormas), LSM, pihak swasta dan perusahaan, serta sejumlah organisasi wartawan dan stakeholder di Halmahera Selatan.
Dalam sambutannya, Ketua PWI Halmahera Selatan Samsudin Chalil menyoroti maraknya praktik pers abal-abal atau wartawan “bodrek” yang dinilai merusak integritas profesi jurnalistik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, oknum-oknum tersebut kerap menyalahgunakan profesi wartawan untuk melakukan pemerasan, menyebarkan informasi tidak terverifikasi (hoaks), hingga melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Ia mengimbau kepada seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar tidak melayani praktik wartawan gadungan dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang.
“Jika ada oknum yang mengatasnamakan wartawan untuk melakukan pemerasan atau tindakan melanggar hukum, jangan dilayani. Laporkan saja kepada pihak berwenang sesuai dengan imbauan Dewan Pers,” tegas Samsudin.
Ia menekankan bahwa insan pers sejati harus menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
“Pers yang profesional hadir untuk memberikan informasi yang benar kepada publik, bukan memproduksi berita sensasional yang menyesatkan,” tambahnya.
Selain menyoroti profesionalisme pers, Samsudin juga mengangkat kembali nama Princes Van Kasiruta atau Boki Fatima, tokoh pers asal Halmahera Selatan yang disebut memiliki kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, peran Boki Fatima hingga kini belum mendapat pengakuan yang layak dari negara maupun pemerintah daerah.
“Berdasarkan diskusi yang kami lakukan menjelang pelantikan, Boki Fatima merupakan salah satu tokoh pers yang turut berjuang pada masa kemerdekaan. Namun hingga saat ini belum ada simbol atau penghormatan yang memadai,” ujarnya.
Untuk itu, PWI Halmahera Selatan mengajukan dua usulan kepada Pemerintah Daerah.
Pertama, pembangunan Gedung Information Center Boki Fatima yang nantinya dapat menjadi pusat aktivitas jurnalis, budayawan, serta organisasi yang bergerak di bidang budaya dan adat di Halmahera Selatan.
Kedua, mendorong koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, tokoh sejarah, pihak kesultanan, insan pers, dan berbagai stakeholder guna mengkaji serta mengusulkan Boki Fatima sebagai Pahlawan Nasional.
Di akhir sambutannya, Samsudin menegaskan komitmen PWI Halmahera Selatan untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal jalannya pembangunan.
Ia menyatakan bahwa pers akan tetap menjalankan fungsi kontrol secara profesional dengan memberitakan capaian positif pemerintah, sekaligus memberikan kritik konstruktif apabila terdapat kebijakan atau program yang tidak berjalan sesuai regulasi.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Pers akan tetap memberitakan hal-hal positif, namun juga tidak segan memberikan kritik yang konstruktif demi kepentingan masyarakat,” tandasnya.
PWI Halmahera Selatan juga menyatakan dukungan terhadap program Agromaritim (Agromatim) yang digagas oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan sebagai upaya mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami berharap program Agromatim dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Halmahera Selatan,” pungkasnya. (Red/Bisma)
