LABUHA, nalarsatu.com – Lambannya penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera, Halmahera Selatan, semakin menuai kritik tajam. Praktisi hukum Sarwin Hi Hakim, S.H, menilai ada indikasi kuat intervensi kekuasaan yang menghambat proses hukum di tingkat daerah.
Sarwin menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat daerah dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp15 miliar. Ia menduga ada kekuatan tertentu yang berupaya menahan laju penegakan hukum. “Jangan sampai ini menjadi pertarungan klasik Cicak versus Buaya, di mana KPK sebagai lembaga independen harus berhadapan dengan aparat penegak hukum daerah yang terindikasi melindungi pihak-pihak tertentu,” tegasnya, Minggu, 7 April 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sarwin menyoroti bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga ini berwenang mengambil alih kasus yang:
1. Melibatkan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum.
2. Menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.
3. Mendapat perhatian luas dari masyarakat.
“Kasus BPRS Saruma memenuhi tiga syarat tersebut. Namun, anehnya, Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan seolah berjalan di tempat. Jika ada tarik-menarik kepentingan di tingkat daerah, maka KPK harus turun tangan untuk menghindari kesan impunitas bagi pelaku kejahatan keuangan,” ujarnya.
Selain UU Tipikor, Sarwin juga menekankan bahwa kasus ini berpotensi melanggar UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara.
Sarwin secara tegas menyebut nama mantan Sekretaris Daerah Saiful Turuy dan mantan Kepala BPKAD Aswin Adam, yang telah dicopot oleh Bupati Usman Sidik pada Juni 2023. “Pencopotan jabatan tidak sama dengan pertanggungjawaban hukum. Jika ada indikasi kuat keterlibatan mereka, mengapa sampai saat ini belum ada tindakan tegas? Apakah mereka sedang dilindungi?” ujarnya.
Jangan Biarkan Cicak Kalah Lagi!
Menurut Sarwin, jika penanganan kasus ini terus berlarut-larut, publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum daerah. “Ini bukan kali pertama kita melihat skenario di mana kasus besar digantung tanpa kejelasan. Jika KPK tidak segera bertindak, maka ini akan menjadi preseden buruk bahwa ‘Buaya’ masih bisa mengendalikan jalannya hukum,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama elemen masyarakat sipil siap mengawal kasus ini hingga ke tingkat pusat. “Kami tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan, kami akan melaporkan langsung ke KPK. Jangan biarkan Cicak kalah lagi dalam pertarungan melawan Buaya,” pungkasnya. (WP)
