Ternate, Nalarsatu.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Ternate menyatakan sikap tegas menyusul hilangnya data pedagang yang berjualan di Pasar Barito, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. HIPMI menilai insiden tersebut bukan persoalan teknis semata, melainkan mencerminkan kegagalan struktural dalam tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate.
Ketua Umum HIPMI Kota Ternate, Ghozal Elfridho kepada awak media mengatakan bahwa hilangnya data tersebut adalah tanda nyata dari lemahnya sistem pencatatan dan pengawasan internal di tubuh dinas terkait.
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis. Hilangnya data pedagang mencerminkan kelumpuhan sistemik dalam pengelolaan sektor perdagangan. Sebagai Ketua Umum HIPMI, saya mendesak Wali Kota Ternate untuk segera mengevaluasi total kinerja Disperindag,” tegas Ghozal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, data merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Tanpa data yang akurat, lanjut Ghozal, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan pernah bisa disusun secara rasional, apalagi dicapai secara maksimal.
“Bagaimana kita bisa bicara potensi PAD jika data pedagang saja tidak tersedia? Ini bukan hanya mencoreng nama baik institusi pemerintah, tapi juga menyengsarakan pelaku usaha kecil yang seharusnya dilindungi,” katanya.
Selain itu HIPMI juga menilai bahwa langkah kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar merupakan bentuk kepemimpinan yang patut didukung, karena membuka fakta lapangan yang selama ini tertutup.
“Langkah seperti inilah yang kami harapkan dari seorang pemimpin daerah turun langsung, melihat kenyataan di lapangan, dan mencatat masalah-masalah utama yang selama ini tersembunyi dalam laporan rutin. Ini harus menjadi kebiasaan, bukan pengecualian,” ungkap Ghozal.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh dinas teknis yang terkait, khususnya Disperindag, wajib mendukung penuh langkah perbaikan ini. Mereka diminta segera melakukan pendataan ulang dan membuka ruang transparansi terhadap publik dan stakeholder ekonomi lokal.
“Langkah yang dilakukan Pak Wakil Wali Kota harus didukung oleh dinas-dinas terkait guna menetapkan target PAD berdasarkan potensi nyata dan yang benar-benar ada. Jangan lagi ada manipulasi atau kebiasaan menutup-nutupi persoalan,” ujar Ghozal.
Menutup pernyataannya, HIPMI Kota Ternate menyatakan siap terlibat dalam proses perbaikan sistem, serta mendorong terciptanya tata kelola pasar dan sektor perdagangan yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. (Red/D’Eks)
