LABUHA, Nalarsatu.com – Sejumlah pelaku usaha tambang rakyat dari tiga desa di dua kecamatan di wilayah Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, secara resmi mengajukan permohonan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Pengajuan tersebut berasal dari Desa Anggai, Manatahan, dan Jikohai. Dokumen resmi permohonan diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Halmahera Selatan pada 19 Mei 2025.
Menanggapi hal ini, Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, disebut telah memberikan atensi dan instruksi kepada Bappeda untuk menindaklanjuti prosesnya sesuai prosedur yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami baru saja bertemu langsung dengan Kepala Bappeda Halsel untuk membahas tahapan lanjutan dari usulan ini. Alhamdulillah, surat kami sudah direspons dengan baik,” ujar Asur Tamrin, perwakilan pelaku usaha tambang dari Desa Anggai, saat ditemui wartawan usai pertemuan pada Rabu (21/5/2025).
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh camat dari dua kecamatan terkait, para kepala desa, serta perwakilan pelaku usaha lokal. Agenda utama pertemuan membahas kelengkapan dokumen teknis dan administratif sebagai syarat proses penetapan WPR.
Asur menegaskan, percepatan penetapan WPR penting dilakukan demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan skala kecil.
“Kami ingin agar kegiatan tambang ini dapat berjalan legal, sesuai ketentuan, dan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta lingkungan. Dukungan pemerintah sangat kami harapkan,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Bappeda menyatakan komitmennya untuk mengawal proses ini secara bertahap, termasuk berkoordinasi dengan instansi teknis di tingkat provinsi dan kementerian terkait.
Langkah ini diharapkan membuka jalan legalisasi aktivitas tambang rakyat yang selama ini belum terakomodasi secara regulatif dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan negara.
