Halsel, Nalarsatu.com – Desa Busua kembali menuai kritik. Baru berjalan belum satu periode, Pemerintah Desa sudah mengganti bendahara hingga tiga kali. Pergantian yang terlalu cepat ini dinilai sebagai bukti ketidakprofesionalan dalam tata kelola aparatur desa.
Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Busua (IPMB), M. Zidan Andi, menyebut pergantian tersebut bukan sekadar dinamika, tetapi bentuk kegagalan dalam membangun sistem yang stabil.
“Ini mencerminkan pemerintahan yang tidak profesional. Aparat desa seharusnya dipilih berdasarkan kapasitas, bukan kehendak pribadi kepala desa,” tegas Zidan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai pola pengangkatan aparatur di Busua cenderung subjektif dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Jika jabatan hanya bergantung pada selera, maka birokrasi akan rusak. Desa ini butuh sistem, bukan sekadar orang-orang yang dekat dengan kekuasaan,” lanjutnya.
IPMB mendesak Inspektorat Kabupaten dan DPMD segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi dan kinerja Pemerintah Desa Busua.
“Pengawasan eksternal mutlak diperlukan agar desa tidak dikelola semaunya. Ini soal tanggung jawab terhadap masyarakat,” pungkas Zidan.
Dalam kondisi ini, desakan dari kalangan muda seperti IPMB menjadi penting sebagai kontrol sosial. Karena, sebagaimana ditegaskan Zidan, “Jika kita diam, maka kekacauan akan dianggap hal biasa. Dan Busua tidak boleh terbiasa dengan kekacauan.” (Red/Ir)
