“Pasien Meninggal karena Obat Kosong, DPRD: Copot dr. Diky dari Jabatan Direktur RSU Obi!”

- Penulis Berita

Kamis, 10 Juli 2025 - 09:24 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Obi, Nalarsatu.com – Kematian Ikbal , warga Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menyorot lemahnya sistem layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Obi. Ikbal diduga meninggal dunia setelah tidak mendapatkan obat dasar karena instalasi farmasi rumah sakit kehabisan stok.

Peristiwa ini memicu kecaman dari DPRD Halmahera Selatan. Wakil Ketua Komisi I, Iksan U. Basrah, menyebut RSU Obi sebagai “simbol lumpuhnya layanan kesehatan” di tingkat kecamatan. Ia menilai direktur rumah sakit gagal menjalankan fungsi manajerialnya.

“Kalau direktur tidak mampu pastikan ketersediaan obat, maka dia tak layak pimpin rumah sakit. Pecat saja,” kata Iksan kepada Nalarsatu.com, Rabu (9/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Iksan, anggaran pengadaan obat sebetulnya sudah tersedia di Dinas Kesehatan, dan mekanisme distribusi melalui Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) berjalan normal. Masalah utama, kata dia, bukan pada ketiadaan dana, melainkan lemahnya manajemen di tingkat rumah sakit.

“Ini bukan soal uang. Ini soal manajemen. Berapa lagi nyawa harus hilang karena resep tanpa isi?” ujarnya.

Kemarahan Iksan dipicu oleh pengakuan keluarga korban, yang menyebutkan bahwa almarhum Ikbal kurang mendapatkan obat dari RSU. Ironisnya, kakak Ikbal juga meninggal tahun lalu di rumah sakit yang sama, dalam kondisi serupa.

Iksan juga menyoroti perlakuan terhadap pasien peserta BPJS yang, menurut laporan warga, tetap diarahkan membeli obat di apotek luar.

“Kalau pasien sudah pegang BPJS tapi masih disuruh beli obat sendiri, lalu apa fungsi BPJS itu? Rumah sakit akan ganti uang pasien? Kan tidak,” ujarnya.

Ia menilai praktik semacam itu sebagai bentuk maladministrasi dan potensi penyimpangan anggaran. Ia meminta Dinas Kesehatan Halmahera Selatan dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap RSU Obi.

“Ini bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat kecil. Negara tak boleh diam saat sistem yang seharusnya melindungi rakyat justru menyengsarakan mereka,” tambah Iksan.

Senada dengan Iksan, Sekretaris Desa Anggai, Salamat Gorap, juga mengeluhkan kondisi RSU Obi. Ia mengatakan, hampir setiap kali membawa pasien, dokter hanya memberikan resep tanpa obat.

“Kalau tidak punya uang atau obatnya tidak ada di luar, kami cuma bisa pasrah. RSU Obi ini rumah sakit tanpa isi,” kata Salamat Rabu (9/7).

Keluarga korban menyebut mereka telah mencari obat sesuai resep ke semua apotek di Obi, namun hasilnya nihil. Salah satu kerabat menyebut, kemungkinan nyawa Ikbal masih bisa diselamatkan jika obat tersedia.

“Kami tahu ajal di tangan Tuhan. Tapi kalau ikhtiar terhambat sistem rusak, itu namanya pembiaran,” ujarnya.

Direktur RSU Obi, dr. Diky Hardiansyah, ketika dikonfirmasi Nalarsatu.com, menyatakan bahwa pihak rumah sakit hanya mengusulkan permintaan obat, sementara pengelolaan anggaran dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan ada informasi pasien yang meninggal nanti di pastikan dulu.

“Kami beda dengan RSUD Labuha. Kami tidak kelola anggaran sendiri, kalau soal ada pasien yang meninggal nanti dicek kembali apakah benar atau tidaknya,” ujar Diky Selasa (8/7).

Namun, Iksan menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk lepas tanggung jawab.

“Jangan bungkus ketidakmampuan dengan birokrasi. Obat kosong sampai sebabkan kematian, itu cukup untuk diberhentikan,” ujarnya.

Ia mendesak Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, Asia Hasyim, untuk segera mengevaluasi dan mencopot dr. Diky dari jabatan direktur rumah sakit.

“Kalau tidak bisa kerja, silakan mundur. Atau kami paksa mundur. Sudah cukup korban,” tutup Iksan.

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Untuk Menjaga Stabilitas, Rampai Nusantara Malut Dorong Pembentukan Pos Keamanan
Terbongkar! 7 Hektare Lahan Diduga Dijual Tanpa Sepengetahuan Pemilik, GMNI dan BARAH Ungkap Fakta Lapangan
Warga Halsel Keluhkan Pelayanan Tiket KM Satria 99 Expres, Diduga Tidak Transparan
Israel Sahkan UU Hukuman Mati bagi Tahanan Palestina, Ketua Umum PB PII: Indonesia Harus Serukan Penolakan
Tes Kemampuan Akademik di Ponpes Salafi’iyah Al Khairaat Maffa Berjalan Lancar
Datangi Bupati dan DPRD Halsel Senin Besok, Keluarga Alimusu Mencari Keadilan
Alimusu Polisikan PT TBP (Harita Group) dan Kades Kawasi, Barah–GMNI Turun Gunung Kawal Dugaan Mafia Lahan
Alimus Tempuh Jalur Hukum, Dugaan Penyerobotan Lahan dan Penipuan Dilaporkan ke Polres Halsel
Berita ini 346 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 16:13 WIT

Untuk Menjaga Stabilitas, Rampai Nusantara Malut Dorong Pembentukan Pos Keamanan

Jumat, 3 April 2026 - 11:59 WIT

Terbongkar! 7 Hektare Lahan Diduga Dijual Tanpa Sepengetahuan Pemilik, GMNI dan BARAH Ungkap Fakta Lapangan

Kamis, 2 April 2026 - 07:45 WIT

Warga Halsel Keluhkan Pelayanan Tiket KM Satria 99 Expres, Diduga Tidak Transparan

Kamis, 2 April 2026 - 06:24 WIT

Israel Sahkan UU Hukuman Mati bagi Tahanan Palestina, Ketua Umum PB PII: Indonesia Harus Serukan Penolakan

Senin, 30 Maret 2026 - 01:39 WIT

Tes Kemampuan Akademik di Ponpes Salafi’iyah Al Khairaat Maffa Berjalan Lancar

Rabu, 25 Maret 2026 - 14:45 WIT

Alimusu Polisikan PT TBP (Harita Group) dan Kades Kawasi, Barah–GMNI Turun Gunung Kawal Dugaan Mafia Lahan

Rabu, 25 Maret 2026 - 09:52 WIT

Alimus Tempuh Jalur Hukum, Dugaan Penyerobotan Lahan dan Penipuan Dilaporkan ke Polres Halsel

Selasa, 24 Maret 2026 - 09:47 WIT

BKM Masjid Nur Insani Gelar Sholat Idul Fitri 1447 H, Angkat Tema Kemenangan dan Kebaikan

Berita Terbaru