Ternate, Nalarsatu.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (BEM UNUTARA) menyelenggarakan dialog publik bertajuk “Nasib Masyarakat Adat di Tengah Konsesi PT. STS dan PT. Position” pada Jumat, 25 Juli 2025, yang berlangsung di Aula Rektorat UNUTARA. Kegiatan ini menghadirkan antusiasme tinggi dari berbagai kalangan. Seluruh civitas akademika UNUTARA, mulaindari para dosen hingga mahasiswa, hadir dalam forum tersebut. Sejumlah undangan dari OKP Cipayung PMII, KAMMI, organisasi kemahasiswaan dan paguyuban SeOpmi Haltim juga turut hadir dalam kegiatan ini.
Dialog publik tersebut menghadirkan tiga narasumber yang mewakili unsur pemerintahan, akademisi, dan aktivis pendidikan. Dr. Fachrudin Tukuboya, S.Hut., M.Si., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, memberikan paparan tentang kebijakan dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup di tengah ekspansi industri tambang. Harun Gafur, S.Pd., M.Pd., memantik diskusi dari perspektif sosial dan pendidikan, sedangkan Safrudin S. Manyila, sebagai akademisi UNUTARA, menyampaikan pandangan kritis terkait keberadaan masyarakat adat dalam pusaran kepentingan investasi ekstraktif yang semakin massif.
Presiden BEM UNUTARA, Risman Taha, dalam sambutannya menegaskan bahwa dialog ini bukan sekadar kegiatan formal akademik, melainkan langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif untuk membela hak-hak masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masalah masyarakat adat dalam kepungan pertambangan hari ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya di hadapan peserta.
Lanjut Ia menambahkan bahwa, “Dialog ini sebagai bentuk langkah awal dalam menjaga nilai-nilai masyarakat adat yang berkembang di Maluku Utara.”
Kegiatan ini mencerminkan komitmen BEM UNUTARA dalam memperluas ruang diskusi publik, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, serta memperkuat sinergi antara mahasiswa, akademisi, dan komunitas lokal untuk menata masa depan Maluku Utara yang lebih adil dan berkelanjutan. (Red/BM)
