HALMAHERA SELATAN, Nalarsatu.com – Ketua Panitia Pelantikan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Selatan, Badar Abas, mengucapkan selamat datang di Bumi Saruman kepada Ketua DPP APDESI, Surta Wijaya, serta Dr. Zaidirina, SE., M.Si, Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan, dan Indra Maulana, S.AB, Tenaga Ahli Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin).
Dalam wawancara khusus dengan Nalarsatu.com, ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar ajang formalitas, tetapi harus menjadi titik awal perubahan nyata.
“APDESI tidak boleh hanya jadi organisasi papan nama. Kita bicara soal nasib ribuan bahkan jutaan warga desa yang bergantung pada kebijakan dan integritas aparatnya. Kalau pelantikan ini hanya diakhiri dengan foto-foto seremonial, itu artinya kita gagal,” ujar Badar Rabu (13/8)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengkritisi pola pembangunan yang selama ini terlalu birokratis dan lamban menyentuh akar masalah. “Potensi desa kita besar, tapi sering terkendala administrasi, ego sektoral, dan minimnya kolaborasi lintas lembaga. APDESI harus berani mengawal kebijakan dari perencanaan sampai realisasi. Jangan tunggu proyek datang dari pusat baru kita bergerak,” tambahnya.
Ketua Panitia Badar juga menekankan pentingnya akuntabilitas dana desa. “Saya bicara apa adanya: penyalahgunaan dana desa itu nyata. Kalau kita tutup mata, desa tidak akan pernah maju. Pengawasan harus ketat, tapi juga harus diimbangi pendampingan agar kepala desa tidak salah langkah,” kata dia.
Ia berharap kehadiran DPP APDESI dan BP Taskin membawa program dan masukan yang tepat sasaran, Agar kedepan seluruh kades lebih mementingkan kepentingan warganya.
“Kami ingin desa di Halsel menjadi pusat inovasi, bukan gudang masalah. Membangun desa dari desa artinya kita merancang, mengelola, dan menikmati hasilnya sendiri bukan sekadar jadi penonton pembangunan dari luar,” pungkasnya.
