Ketua KNPI Akbar Ahad Desak Pemkab Halsel Tuntaskan Polemik Ganti Rugi Lahan Warga

- Penulis Berita

Senin, 20 Oktober 2025 - 10:32 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BACAN, Nalarsatu.com – Polemik ganti rugi lahan milik masyarakat yang digunakan untuk fasilitas pemerintah kembali menjadi sorotan. Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan Akbar Ahad mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba,melalui Bidang Aset Daerah agar segera menuntaskan seluruh persoalan pembayaran lahan yang hingga kini belum terselesaikan.

Menurut Akbar, pemerintah daerah seharusnya memiliki komitmen dan tanggung jawab moral terhadap hak-hak masyarakat, terutama atas lahan yang telah digunakan untuk kepentingan umum tanpa adanya penyelesaian administratif yang jelas.

“Sudah terlalu lama persoalan ini dibiarkan. Masyarakat hanya dijanjikan ganti rugi, tapi realisasinya tidak pernah jelas. Kami minta Pemkab, khususnya Bidang Aset, segera tuntaskan seluruh pembayaran,” tegas Akbar Ahad pada Nalarsatu.com, Senin (20/10/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akbar menyoroti sejumlah lokasi yang hingga kini masih menyisakan polemik serius, di antaranya lahan di sekitar Gedung DPRD Halsel, lahan milik warga Desa Tomori di ruas Jalan Kabenti, serta lahan warga di area Suda Fondasi Jalan yang baru-baru ini kembali menjadi perbincangan publik.

Khusus di Desa Tomori, Akbar mengungkapkan kondisi warga kini semakin memprihatinkan. Ruas jalan desa yang menjadi satu-satunya akses menuju sarana pendidikan dan rumah ibadah kini tidak lagi bisa dilewati masyarakat, lantaran lahan tersebut belum diselesaikan oleh pemerintah daerah melalui Bidang Aset.

“Bayangkan, akses anak-anak ke sekolah dan warga ke tempat ibadah terganggu hanya karena pemerintah lamban menyelesaikan urusan administrasi dan pembayaran. Ini bentuk abai terhadap kepentingan rakyat,” ujarnya.

Akbar menilai, sikap diam pemerintah daerah menunjukkan lemahnya tata kelola aset serta ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat. Ia menegaskan, KNPI Halsel akan terus mengawal dan mendampingi warga jika permasalahan ini tidak segera ditangani secara serius.

“Pemerintah harus menunjukkan itikad baik. Jangan tunggu rakyat turun ke jalan baru bergerak. Kami di KNPI akan terus mendesak agar keadilan untuk masyarakat benar-benar ditegakkan,” tutupnya.

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Aktivitas Galian C PT Pentangon Terang Asli di Obi Disorot, Diduga Beroperasi Tanpa Izin
Kades Gambaru Siap Turun Ukur Lahan Warga, Nasrudin M. Kasuba: Jika LA Tak Bersedia, Saya Bertanggung Jawab
Warga Hantam Sikap Kades Gambaru Nasrudin M. Kasuba : Jangan Jadi Budak Korporasi, Anda Harus Belajar dari Kades Fluk Utamakan Warga
Saat Tambang Belum Berproduksi, PT KTS Menyalakan Harapan Lewat Program “KTS Bersinar”
Ko Lok Gelar Tasyakuran dan Aqiqah Cucu, Ratusan Warga Hadir Panjatkan Doa
FAKI Desak KPK Usut Empat Proyek Jembatan Rp15,5 Miliar di Haltim, Minta Eks Kadis PUPR Diperiksa
LPP Tipikor Halteng Desak Polda Malut Selidiki Dugaan Perdagangan Skrap Ilegal
PEROK Ultimatum PT Harita Group: Hentikan Mobilisasi Karyawan atau Hadapi Blokade
Berita ini 85 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 11:01 WIT

Aktivitas Galian C PT Pentangon Terang Asli di Obi Disorot, Diduga Beroperasi Tanpa Izin

Minggu, 16 Agustus 2026 - 03:26 WIT

Kades Gambaru Siap Turun Ukur Lahan Warga, Nasrudin M. Kasuba: Jika LA Tak Bersedia, Saya Bertanggung Jawab

Minggu, 16 Agustus 2026 - 00:41 WIT

Warga Hantam Sikap Kades Gambaru Nasrudin M. Kasuba : Jangan Jadi Budak Korporasi, Anda Harus Belajar dari Kades Fluk Utamakan Warga

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:32 WIT

Saat Tambang Belum Berproduksi, PT KTS Menyalakan Harapan Lewat Program “KTS Bersinar”

Rabu, 29 Juli 2026 - 01:13 WIT

FAKI Desak KPK Usut Empat Proyek Jembatan Rp15,5 Miliar di Haltim, Minta Eks Kadis PUPR Diperiksa

Minggu, 26 Juli 2026 - 22:47 WIT

LPP Tipikor Halteng Desak Polda Malut Selidiki Dugaan Perdagangan Skrap Ilegal

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:44 WIT

PEROK Ultimatum PT Harita Group: Hentikan Mobilisasi Karyawan atau Hadapi Blokade

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:50 WIT

Respon Aksi Warga, Fraksi PKB Mendesak Pemda Halsel Segera Ambil Langkah Cepat Selesaikan Masalah Lahan di Pulau Obi

Berita Terbaru