HALSEL, Nalarsatu.com — Gelombang protes masyarakat kembali mengguncang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Massa aksi dari Koalisi Peduli Masyarakat Lingkar Tambang mendatangi gedung wakil rakyat untuk mendesak DPRD Halmahera Selatan segera mengevaluasi hasil kerja Tim Penyelesaian Sengketa Lahan bentukan Pemerintah Daerah yang dinilai tidak netral dan cenderung merugikan masyarakat kecil.
Dalam aksi tersebut, Koordinator Aksi Ibnu menilai hasil tim sengketa tidak mencerminkan rasa keadilan karena dianggap mengabaikan fakta-fakta yang disampaikan masyarakat, khususnya terkait polemik lahan dan dugaan pengrusakan ratusan pohon cengkeh milik Alimusu La Damili di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan.
Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, massa secara bergantian menyampaikan orasi keras di depan gedung DPRD Halsel. Mereka meminta lembaga legislatif tidak tinggal diam terhadap persoalan yang terus memicu keresahan di tengah masyarakat lingkar tambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami datang meminta DPRD tidak tutup mata. Hasil tim sengketa dari pemda ini dinilai tidak netral dan tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Kalau lembaga negara tidak mampu berdiri adil, lalu rakyat kecil harus mengadu ke siapa lagi?” tegas Ibnu.
Massa juga menyoroti lambannya penyelesaian konflik lahan yang hingga kini belum memberikan kepastian hukum maupun kepastian hak bagi masyarakat petani di wilayah tersebut.
Menurut Ibnu, keberadaan Tim Penyelesaian Sengketa seharusnya menjadi jalan keluar untuk menghadirkan solusi yang objektif dan berkeadilan, bukan justru melahirkan kecurigaan publik karena dinilai berat sebelah.
Koalisi Peduli Masyarakat Lingkar Tambang mendesak DPRD Halmahera Selatan segera memanggil Tim Penyelesaian Sengketa Lahan untuk membuka secara transparan hasil kerja dan dasar pengambilan kesimpulan yang telah dibuat.
“Kami meminta DPRD menghadirkan tim sengketa agar masyarakat tahu bagaimana proses dan hasilnya. Jangan sampai ada kesan keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan,” ujar Ibnu dalam orasinya Senin (11/5).
Selain mendesak evaluasi terhadap hasil tim sengketa, massa juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum serius menangani dugaan pengrusakan tanaman produktif milik masyarakat yang hingga kini masih bergulir di Polres Halmahera Selatan.
Dalam Orasinya menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada keputusan yang dianggap adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.
“Kalau tidak ada kejelasan, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar. Rakyat tidak boleh kalah hanya karena berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan,” teriaak Ibnu membubarkan diri.
Aksi demonstrasi berlangsung dalam pengawalan aparat kepolisian dan menjadi perhatian masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan jalannya penyampaian aspirasi di depan Kantor DPRD Halmahera Selatan. (Red/ir)
