Halmahera Selatan, Nalarsatu.com – Ketua Asosiasi Dump Truck Kecamatan Obi, Azwar Abubakar, resmi melayangkan protes keras kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait buruknya kualitas jaringan telekomunikasi Telkomsel di wilayah Kecamatan Obi.
Keluhan tersebut disampaikan menyusul kondisi jaringan yang sering mengalami gangguan dan putus sambung, sehingga dinilai sangat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya operasional para sopir dump truck di wilayah tersebut.
“Kondisi jaringan di Kecamatan Obi ini sudah lama tidak stabil. Dalam sehari bisa tiga sampai empat kali mati hidup. Ini sangat mengganggu aktivitas kami,” ujar Azwar kepada Nalarsatu.com, Selasa (27/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, gangguan jaringan bukan sekadar persoalan komunikasi biasa, melainkan telah berdampak langsung terhadap kelancaran operasional armada dan perputaran ekonomi masyarakat.
“Ketika jaringan mati, sopir-sopir kami kesulitan berkomunikasi dengan pelanggan terkait pemesanan muatan. Ini bukan hanya menghambat pekerjaan, tapi juga berdampak pada pendapatan para sopir dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Azwar menegaskan, keluhan tersebut tidak hanya dirasakan oleh anggota asosiasi dump truck, tetapi juga masyarakat luas di Kecamatan Obi. Banyak warga mengaku kesulitan melakukan komunikasi, terutama untuk kebutuhan mendesak.
“Bukan hanya kami di asosiasi yang merasakan dampaknya. Semua masyarakat menjerit. Ada orang tua yang mau berkomunikasi dengan anak-anak mereka yang sekolah di luar Obi juga terkendala karena jaringan sering mati,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konektivitas jaringan, terutama untuk memantau pergerakan kendaraan, aktivitas usaha, hingga faktor keselamatan para sopir di lapangan.
Karena itu, pihak asosiasi mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi agar segera turun tangan dan menjembatani keluhan masyarakat tersebut kepada pihak manajemen Telkomsel agar persoalan jaringan di Kecamatan Obi dapat segera ditangani secara serius.
“Kami berharap pemerintah tidak tinggal diam. Persoalan ini sudah terlalu lama terjadi dan sangat merugikan masyarakat,” tutup Azwar. (red)
