Bacan, Nalarsatu.com – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Halmahera Selatan resmi membentuk panitia Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub). Keputusan ini dihasilkan dalam rapat internal yang digelar pada Jumat, 18 April 2025, di Desa Tomori, dan dipimpin oleh Sekretaris DPC APDESI, Abdulkafi Nusin.
Plt Ketua DPC APDESI Halmahera Selatan, Wahyudi Samat, menyampaikan bahwa rapat tersebut memutuskan susunan panitia Muscablub sebagai berikut:
Ketua: Badar Abbas
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris: Suaib Yunus
Bendahara: Juma Tuahunus
Suaib Yunus, yang ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia, membenarkan penunjukan tersebut. “Saya diundang dalam rapat dan diberi kepercayaan untuk menjadi sekretaris panitia Muscablub,” ujarnya Senin (21/4).
Menurut Suaib, tahapan pelaksanaan Muscablub kali ini akan sedikit berbeda dibanding sebelumnya, namun tetap mengacu pada AD/ART organisasi. Pada Muscab sebelumnya, seluruh kepala desa di Halmahera Selatan memiliki hak pilih karena saat itu belum terbentuk Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK). “Kondisi itu merupakan bagian dari masa transisi organisasi. Namun saat ini, DPK akan dibentuk di setiap kecamatan, sehingga proses pemilihan akan lebih terstruktur,” tambahnya.
Ia mengungkapkan bahwa DPC APDESI di bawah kepemimpinan Wahyudi Samat berkomitmen membentuk kepengurusan DPK di semua kecamatan. Langkah ini diyakini akan memudahkan panitia dalam menyelenggarakan Muscablub.
Transisi Kepemimpinan DPC APDESI
Sejak 2022, DPC APDESI Halmahera Selatan mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Pada tahun tersebut, Muscab digelar di Hotel Buana Lipu dan menghasilkan Badi Ismail sebagai Ketua DPC dengan selisih suara tipis dari dua calon. Namun, karena kevakuman organisasi, kepemimpinan kemudian bergeser ke Iswadi Ishak, yang dilantik pada 2023 di Lapangan Merdeka Labuha oleh Ketua DPD APDESI Provinsi Maluku Utara, Hasanudin Tidore.
Pada 2024, terjadi lagi dua kali pergeseran kepemimpinan, hingga akhirnya Wahyudi Samat diangkat menjadi Ketua DPC berdasarkan Surat Keputusan terbaru dari DPD I APDESI Provinsi Maluku Utara.
Minimnya Informasi dari DPP
Terkait kisruh di tubuh DPP APDESI, Suaib menyampaikan bahwa DPC APDESI Halmahera Selatan tidak memiliki referensi yang jelas, karena tidak pernah ada sosialisasi resmi mengenai hasil Musyawarah Nasional (Munas) DPP maupun perubahan kepengurusan di tingkat provinsi.
“Kondisi ini membuat banyak kepala desa merasa bingung. Saya pribadi pernah ditanya soal pergeseran kepemimpinan, namun tidak dapat memberikan jawaban pasti karena minim informasi dari pusat,” ujar Suaib.
Melihat dinamika yang terjadi, Suaib menyimpulkan bahwa Muscablub ini adalah upaya untuk “mendaur ulang” struktur organisasi DPC APDESI Halmahera Selatan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyatukan persepsi, memperkuat soliditas, dan memperjuangkan hak-hak desa di wilayah tersebut. (red/ir)
