Ternate, Nalarsatu.com — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara menyatakan sikap tegas mendukung penuh keberlanjutan dan percepatan pembangunan Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang sah dan konstitusional. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PW GP Ansor Maluku Utara, Syarif Abdullah, menyikapi polemik dan penolakan terhadap status Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang difungsikan sebagai pusat pemerintahan provinsi.
Menurutnya, narasi penolakan yang berkembang saat ini bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Sofifi, ditegaskan Syarif, bukan sekadar wilayah administratif, melainkan simbol dari amanat reformasi dan desentralisasi yang harus dijaga bersama.
“Status Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara tidak bisa dibatalkan secara administratif maupun oleh tekanan politik, kecuali melalui perubahan undang-undang oleh DPR dan Presiden RI,” tegas Syarif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan bahwa setiap upaya penolakan maupun penghambatan pembangunan di Sofifi berarti bertentangan langsung dengan konstitusi dan Undang-Undang yang sah.
GP Ansor Maluku Utara juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap dewasa dan tidak terjebak dalam narasi manipulatif yang menyudutkan DOB Sofifi seolah-olah menjadi beban daerah. Sebaliknya, kata Syarif, Sofifi merupakan bagian dari proses keadilan pembangunan wilayah yang harus dijaga dan diperkuat.
Lebih lanjut, GP Ansor meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk mengawal konsistensi konstitusionalitas Kota Sofifi serta memberikan afirmasi anggaran yang memadai guna menunjang percepatan pembangunan di kawasan ini.
Meski demikian, Syarif menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan dialogis dalam seluruh proses ini. Keterlibatan semua pihak yang dianggap penting menjadi kunci utama untuk memastikan DOB Sofifi benar-benar berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam proses ini, dan itu harus dibahas secara tuntas dan terbuka.
“Kami berharap ada kedewasaan dari pihak-pihak yang menolak DOB. Ada cara yang bijaksana dan lebih arif daripada membangun narasi yang justru membuat kegaduhan,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa GP Ansor Maluku Utara berdiri tegak di barisan yang mendukung konstitusi, pembangunan berkeadilan, serta semangat untuk memajukan Maluku Utara secara menyeluruh dengan Sofifi sebagai pusat tata kelola provinsi. (Red/BM)
