Bacan, Nalarsatu.com – Presidium Alumni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Halmahera Selatan, Anto Gani, menilai kedatangan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) RI, Budiman Sudjatmiko, pada pelantikan pengurus DPC APDESI Halsel periode 2025–2030, Rabu (13/8/2025), harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.
Berdasarkan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025, tercatat sebanyak 12.832 warga Halsel masuk kategori penerima bantuan. Angka ini, menurut Anto, menjadi cerminan bahwa tingkat kemiskinan di Halsel masih cukup tinggi dan membutuhkan intervensi serius, terukur, dan berkelanjutan.
“Ini kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong program pengentasan kemiskinan yang mendapat intervensi langsung dari pusat,” tegas Anto, Senin (11/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mantan Ketua Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), menekankan bahwa pemerintah daerah harus menjadikan kedatangan Kepala BPPK Budiman Sudjatmiko sebagai momentum membangun kolaborasi strategis.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan di desa tidak boleh hanya bergantung pada bantuan tunai atau bantuan pangan semata. Pola tersebut, jika berdiri sendiri, hanya bersifat jangka pendek dan berpotensi melahirkan ketergantungan baru.
“Harus ada program pemberdayaan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Desa punya sumber daya alam dan manusia yang, jika dikelola serius, bisa mengangkat taraf hidup warganya tanpa terus-menerus bergantung pada bantuan,” tegas Anto.
Ia menambahkan, pemberdayaan yang dimaksud meliputi pelatihan keterampilan, penguatan UMKM desa, hingga pengelolaan aset desa secara transparan dan produktif. Langkah ini diyakininya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan menyentuh langsung warga miskin di tingkat akar rumput.
“Metode bantuan tunai dan pangan penting, tapi harus dibarengi program pemberdayaan mulai dari pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, hingga pengelolaan sumber daya desa. Tanpa itu, kemiskinan hanya akan berputar di lingkaran yang sama,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar dalam forum pelantikan APDESI nanti, Budiman benar-benar menyerap aspirasi kepala desa terkait kendala dan kebutuhan riil di lapangan. Menurut Anto, para kepala desa memiliki peran kunci karena bersentuhan langsung dengan warga miskin dan memahami akar persoalan di masing-masing wilayah.
“Kalau kepala desa dilibatkan sejak perencanaan, program pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran dan efektif. Jangan sampai program pusat hanya jadi angka dalam laporan tanpa dampak nyata di masyarakat,” tutupnya.
Terpisah, saat diwawancarai, Zulkifli Pengurus Presidium Alumni LMND Maluku Utara menyebut kedatangan Budiman Sudjatmiko ke Halmahera Selatan sebagai “hadiah besar” bagi masyarakat. Menurutnya, momentum ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar seremoni pelantikan pengurus APDESI, tetapi harus dimaknai sebagai forum strategis yang mampu mempertemukan program pemerintah pusat dengan kebutuhan riil 229 desa di Halsel.
“Kalau Budiman bertemu pengurus APDESI, sama artinya ia bertemu seluruh wajah desa di Halsel. Artinya, jalur komunikasi dan aspirasi dari desa ke pemerintah pusat bisa tersampaikan langsung tanpa tersumbat birokrasi,” tegas Zulkifli.
Ia menilai, dengan akses langsung seperti ini, peluang untuk melahirkan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran semakin besar, selama pemerintah daerah mampu memfasilitasi sinergi dan memastikan hasil pertemuan tersebut benar-benar diimplementasikan.
“Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Kalau dilewatkan, yang rugi bukan hanya kepala desa, tetapi seluruh masyarakat Halsel,” tutupnya.
“Kalau Budiman bertemu dengan seluruh pengurus APDESI, itu sama saja seperti bertemu seluruh warga Halsel. Artinya, aspirasi dari desa-desa bisa tersampaikan langsung tanpa terputus di birokrasi. Inilah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan rakyat,” tegas Zulkifli.
Menurut Zulkifli, keterlibatan langsung BPPK dalam merumuskan strategi bersama kepala desa akan mempercepat proses pengentasan kemiskinan yang selama ini kerap terhambat oleh kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
