Labuha, Nalarsatu.com – Kepala Desa Toin, Fahmi Taher, mengaku resah dan tertekan akibat dugaan pemerasan yang dilakukan seorang oknum LSM, Rizal Sangaji. Permintaan uang tersebut, kata Fahmi, disertai ancaman akan menggelar aksi demonstrasi jika tidak dipenuhi.
Dalam wawancara bersama Nalarsatu.com, Fahmi membeberkan kronologinya. “Awalnya dia minta Rp6 juta. Karena saya tidak menanggapi, permintaannya turun menjadi Rp3 juta lewat pesan WhatsApp. Saya sempat bilang sanggup, tapi dibayar bertahap,” tuturnya, Senin (10/8).
Namun, menurut Fahmi, kesepakatan itu justru menjadi pintu ancaman. “Dalam prosesnya saya hanya bisa kasih Rp1,5 juta. Tapi dia langsung bilang, kalau tidak tambah setengahnya, saya akan didemo. Dan benar saja, setelah itu saya didemo,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fahmi menegaskan, tekanan tersebut membuatnya berada dalam posisi sulit. “Bagaimana bisa mengaku menegakkan kebenaran kalau saya diperas? Dalam keadaan terdesak, saya sampai pakai dana desa untuk kasih ke dia. Jangan jadikan saya ATM, ini uang rakyat. Kalau uang pribadi saya, pasti saya penuhi,” tegasnya.
Ia juga mengungkap adanya pesan WhatsApp yang mencatut nama Kepala BPMD. “Pesannya berbunyi: ‘Assalamu’alaikum pak Kades, itu Pak Zaki bilang sudah cair, jadi kasih selesaikan sudah’. Pesan ini seperti mengawasi setiap aktivitas saya,” katanya.
Fahmi mengaku kecewa karena menurutnya seorang pimpinan LSM seharusnya memahami kondisi keuangan desa. “Anggaran desa setahun saja tidak cukup untuk membangun semua kebutuhan. Kalau mau kritik, silakan, tapi yang konstruktif. Jangan untuk keuntungan pribadi,” tandasnya.
Fahmi berharap masyarakat dan aktivis dapat menjadi mitra pembangunan desa. “Kalau mau buat perubahan, berikan ide dan gagasan yang bisa saya pakai membangun Toin. Tapi kalau hanya memandang saya sebagai sumber uang, itu sama saja mencelakakan saya,” ujarnya.
Terpisah, Ketua LSM, Rizal Sangaji, saat dihubungi Nalarsatu.com melalui panggilan WhatsApp, membenarkan adanya komunikasi dengan Kades Fahmi. Namun, ia enggan memberikan penjelasan rinci. “Coba tanya saja ke Kepala Desa, apa maksudnya. Tanya saja ke dia,” ucapnya singkat.
Rizal menegaskan tidak pernah melakukan pemerasan. “Berapa uang negara yang saya ambil atau saya peras?” katanya.
Kasus ini menambah daftar dugaan penyalahgunaan peran LSM di Halmahera Selatan, yang disinyalir memanfaatkan kekuatan lembaga untuk menekan para kepala desa. Tidak menutup kemungkinan masih ada kepala desa lain yang menjadi korban berikutnya. Tindakan tersebut dinilai menyalahi fungsi advokasi publik dan digunakan demi kepentingan pribadi.
