TERNATE, Nalarsatu.com – Dewan Eksekutif Wilayah (DEW) Rampai Nusantara Maluku Utara mendesak Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi laut, khususnya kapal-kapal milik swasta yang beroperasi di wilayah tersebut.
Desakan ini disampaikan menyusul kembali terjadinya kecelakaan laut yang menimpa kapal motor Intim Teratai rute Kupal–Ternate, yang dilaporkan karam di perairan depan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Selasa (17/02/2026).
Ketua Rampai Nusantara Maluku Utara, Nurcholish Rustam, menilai Pemerintah Provinsi melalui dinas teknis terkait bersama DPRD terkesan belum maksimal melakukan pengawasan dan pembenahan sektor transportasi laut, meski sejumlah insiden telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita berkaca dari berbagai tragedi kecelakaan laut yang terjadi belakangan ini. Pemerintah tidak boleh lagi bersikap biasa-biasa saja. Harus ada evaluasi total, baik dari sisi kelengkapan dokumen, kelaikan kapal, hingga standar operasional pelayaran,” tegas Nurcholish Selasa (17/2).
Menurutnya, momentum menjelang Ramadan dan Idulfitri harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa mobilitas masyarakat Maluku Utara akan meningkat signifikan melalui jalur laut, baik untuk arus mudik maupun arus balik.
“Kita butuh langkah konkret dari Gubernur. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, aktivitas pelayaran pasti meningkat. Pemprov harus memastikan seluruh aspek, baik teknis maupun non-teknis, benar-benar siap. Jangan sampai ada korban lagi karena kelalaian pengawasan,” ujarnya.
Rampai Nusantara juga meminta agar pemerintah tidak ragu menindak tegas operator kapal yang terbukti melanggar aturan atau mengabaikan standar keselamatan pelayaran.
“Kalau ada pengelola kapal yang tidak patuh terhadap regulasi dan standar keselamatan, tertibkan saja. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini menyangkut nyawa manusia,” tandasnya.
Rampai Nusantara menegaskan, keselamatan transportasi laut di Maluku Utara harus menjadi prioritas utama, mengingat wilayah kepulauan tersebut sangat bergantung pada konektivitas antarpulau sebagai urat nadi perekonomian dan mobilitas warga.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun DPRD terkait rencana evaluasi menyeluruh terhadap transportasi laut pasca insiden tersebut. (red)
