Bacan, Nalarsatu.com – Empat tahun setelah gempa bermagnitudo 7,2 mengguncang Halmahera Selatan pada 2019, ribuan warga Gane, dan Kepualauan Joronga terdampak masih menagih janji pemerintah terkait bantuan hunian tetap (huntap) sebesar Rp50 juta per kepala keluarga. Dari total 1.201 tersebar di 22 desa penerima kategori rusak berat, mayoritas hanya menerima Rp35 juta. Rumah mereka pun belum rampung dibangun. Sebagian warga bahkan mengaku harus menambah biaya pribadi agar bisa menempati hunian tersebut.
Masalah ini menyeruak ke publik setelah warga menyadari bahwa sisa dana sebesar Rp15 juta per keluarga diduga dialihkan ke pihak kontraktor PT. Jeras Bangun Persada tanpa pemberitahuan. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang digulirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan disalurkan melalui BPBD Halmahera Selatan.
Warga Desa Gane Luar, Rasid Babur, mengungkapkan bahwa pencairan Rp35 juta dilakukan melalui Bank BRI KCP Labuha. Namun, proses tersebut sempat terhambat lantaran rekening warga sempat diblokir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setelah kami menggugat ke Pengadilan Negeri Labuha dengan bantuan kuasa hukum Bambang Joisangadji S.H, blokir rekening baru dibuka dan dana Rp35 juta bisa dicairkan. Tapi sampai saat ini sisa uang Rp15 juta tidak pernah kami terima,” ujar Rasid pada Nalarsatu.com Rabu (14/5/2025).
Menurut Rasid, dari 85 warga penerima di desanya, hanya dua yang menerima dana secara utuh. Rumah-rumah warga lainnya terbengkalai dan masih dalam kondisi setengah jadi.
Hal senada disampaikan Markus Kadari dari Desa Yomen. Ia mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait pengalihan dana ke pihak ketiga.
“Tidak ada sosialisasi. Kami hanya dengar uang itu masuk ke kontraktor. Tapi sampai sekarang, rumah kami tetap tidak selesai dibangun,” ujar Markus Rabu (14/5/2025).
Warga menyebut nama kontraktor yang terlibat adalah Thomas Herizon, dari PT Jeras Bangun Persada.
Merasa ditelantarkan, warga dari dua desa tersebut menempuh jalur hukum. Mereka melayangkan gugatan terhadap BPBD Halmahera Selatan. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Labuha, yang memerintahkan BPBD sebagai tergugat untuk membayar penuh dana Rp50 juta kepada masing-masing penggugat secara tunai.
Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan mencakup empat perkara di antaranya No. 39/Pdt.G/2021/PN.Lbh dan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Lbh.
Namun hingga berita ini diturunkan, warga mengaku belum menerima sisa dana yang telah dimenangkan melalui jalur hukum. Pemerintah daerah, khususnya BPBD Halsel, belum menunjukkan upaya untuk mengeksekusi putusan pengadilan.
Selain menyoroti lambannya respons pemerintah, warga juga menyinggung janji politik Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin saat masa kampanye.
“Mereka bilang tidak akan berjanji, tapi akan berusaha. Sekarang kami menagih usaha itu,” kata Rasid.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi keadilan bagi korban bencana. Putusan hukum sudah ada, tapi tak dijalankan. Apa gunanya hukum jika tidak dihormati?” tutup Rasid.
