BALI, Nalarsatu.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara bersama seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Maluku Utara secara tegas menyatakan menolak hasil Kongres XI GPM yang berlangsung di Ballroom Istana Agung Jimbaran, Bali, Sabtu (6/6/2026).
Sikap tersebut diambil setelah DPD GPM Maluku Utara bersama sejumlah peserta dari berbagai daerah memutuskan melakukan walk out dari forum kongres yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi dan tidak menghasilkan kejelasan dalam pembahasan sejumlah agenda strategis.
Ketegangan mulai mencuat pada hari kedua pelaksanaan kongres, terutama menjelang agenda pemilihan Ketua Umum. Situasi yang memanas membuat sejumlah peserta memilih menghentikan partisipasi mereka hingga seluruh rangkaian kongres berakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris DPD GPM Maluku Utara, Yuslan, menegaskan bahwa penolakan terhadap hasil kongres merupakan sikap organisasi yang didasarkan pada penilaian bahwa proses pelaksanaan forum tidak berjalan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GPM.
“Kami menolak hasil Kongres XI GPM di Bali dan menyatakan keluar dari barisan kepengurusan yang lahir dari kongres tersebut. Ini merupakan sikap politik organisasi sebagai bentuk penolakan terhadap proses yang kami nilai tidak berjalan sesuai konstitusi organisasi,” tegas Yuslan.
Menurutnya, kongres sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi seharusnya menjadi ruang demokrasi yang memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Namun, kondisi yang terjadi di forum justru dinilai tidak mencerminkan semangat demokrasi internal yang selama ini menjadi fondasi organisasi.
Yuslan menilai dinamika perdebatan dalam kongres merupakan hal yang wajar dan penting untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan organisasi. Karena itu, forum tidak boleh dijalankan hanya sebagai formalitas yang mengabaikan substansi musyawarah.
“Dinamika dan perdebatan dalam forum tertinggi organisasi adalah hal yang wajar dan penting untuk merumuskan keputusan terbaik bagi masa depan organisasi. Forum tidak boleh hanya menjadi ruang penunjukan atau instruksi sepihak,” ujarnya.
Selain itu, Yuslan juga menyoroti peran Sekretaris Jenderal DPP GPM yang juga anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna. Menurutnya, perlu ada pemisahan yang jelas antara kapasitas sebagai pejabat publik dan kapasitas sebagai pengurus organisasi agar proses organisasi tetap independen serta berjalan sesuai aturan internal.
DPD GPM Maluku Utara juga menilai penyelenggaraan Kongres XI sejak awal diwarnai berbagai persoalan mendasar, mulai dari aspek persiapan hingga pelaksanaan kegiatan yang dianggap kurang mencerminkan semangat partisipatif.
Yuslan mengungkapkan bahwa banyak peserta hadir dengan semangat gotong royong untuk menyukseskan agenda nasional organisasi. Namun harapan tersebut, katanya, tidak sejalan dengan kondisi di lapangan yang dinilai minim persiapan, termasuk keterbatasan atribut organisasi dan berbagai kebutuhan teknis lainnya.
“Forum ini terkesan lebih didorong oleh kepentingan politik praktis dibanding kepentingan konsolidasi organisasi. Akibatnya, banyak tahapan penting yang tidak dipersiapkan secara maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, DPD GPM Maluku Utara turut menyoroti unggahan Arya Wedakarna melalui akun media sosial pribadinya yang menyebut Kongres XI GPM di Bali dihadiri oleh 38 provinsi dan sekitar 500 DPC kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Menurut Yuslan, klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi selama pelaksanaan kongres. Ia menilai informasi yang disampaikan kepada publik harus berdasarkan fakta agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.
“Kami menilai informasi yang beredar kepada publik tidak menggambarkan kondisi riil pelaksanaan kongres. Kehadiran peserta tidak seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut,” tegasnya.
DPD GPM Maluku Utara juga mempertanyakan keabsahan proses pemilihan Ketua Umum yang menetapkan Arya Wedakarna sebagai Ketua Umum GPM.
Yuslan merujuk pada ketentuan AD/ART yang mengatur bahwa kongres hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat kuorum, yakni dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang yang memiliki hak hadir dan hak suara.
Menurutnya, jumlah cabang yang mengikuti kongres tidak memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, ia mengklaim mayoritas DPC yang hadir juga tidak memberikan rekomendasi kepada Arya Wedakarna sebagai bakal calon Ketua Umum.
“Kongres hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi. Faktanya, yang hadir hanya sebagian kecil cabang. Bahkan mayoritas DPC yang hadir tidak merekomendasikan Arya sebagai bakal calon Ketua Umum,” ujarnya.
Atas berbagai alasan tersebut, DPD GPM Maluku Utara bersama seluruh DPC se-Maluku Utara menyatakan tidak mengakui hasil Kongres XI GPM Bali. Mereka mendesak agar seluruh persoalan yang muncul pasca-kongres diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang berlandaskan konstitusi, AD/ART, serta prinsip-prinsip demokrasi internal guna menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi di masa mendatang.
(Tim/Red)
