Halmahera Selatan, Nalarsatu.com – Memasuki 100 hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bassam-Halmi, dua anggota DPRD dari Partai Golkar dan PKB, Hi Sagaf Hi Taha dan Safri Hi Talib, secara tegas menilai kinerja pemerintah daerah belum menunjukkan perubahan berarti terutama di bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dalam dialog bertema “100 Hari Kepemimpinan Bassam-Helmi” yang digelar Warkop Halsel, kedua wakil rakyat tersebut mengkritisi langsung sejumlah persoalan yang hingga kini belum terselesaikan. Namun sorotan paling tajam datang dari Safri Hi Talib, anggota DPRD dua periode dari Fraksi PKB, yang menyebutkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata Halsel sangat mengecewakan dan jauh dari harapan.
“Kita tidak bisa berharap banyak dari Dinas Pariwisata. Kepala Dinasnya sama sekali tidak kreatif dan tidak berfungsi,” ujar Safri dengan nada kritis di hadapan Sekda Halsel, Safiun Rajulan. Ia menegaskan, meski Dinas Pariwisata mendapat porsi anggaran yang tidak sedikit dalam APBD, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah sangat jauh dari potensinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apa yang mau diharapkan? Banyak pulau di Halsel memiliki potensi luar biasa yang bisa menggerakkan ekonomi daerah, tapi kalau kepala dinasnya sendiri tidak paham dan tidak mampu mengelola serta mengembangkan potensi itu secara maksimal, jangan harap ada perubahan,” katanya.
Safri menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang berdampak pada stagnasi pembangunan dan ekonomi daerah. Ia juga menyoroti persoalan infrastruktur vital seperti jembatan penghubung di jalur jalan lingkar yang sampai saat ini belum tuntas.
“Kita bicara jalan lingkar, tapi jembatan penghubung yang sangat krusial belum ada kejelasan datanya. DPRD bahkan belum mendapat informasi resmi soal rencana pembangunan jembatan ini. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan transparansi dari Pemda,” kritik Safri pada Jumat (20/6).
Tak hanya itu, Safri juga mengingatkan bahwa berbagai isu sosial dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga kasus pelecehan anak di bawah umur masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum mendapat perhatian serius.
“Kita ini bicara pembangunan, tapi faktanya masih banyak persoalan mendasar yang cuma sebatas perencanaan. Ini aneh dan sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Sementara itu, Hi Sagaf Hi Taha dari Golkar juga menyampaikan pandangannya bahwa selama 100 hari kepemimpinan Bassam-Helmi, belum ada gebrakan baru yang signifikan. Menurutnya, sebagian besar program yang berjalan saat ini masih melanjutkan apa yang telah dirancang pada periode sebelumnya.
“Kita belum melihat terobosan baru, apalagi perbaikan berarti dalam pelayanan publik dan pembangunan. Nanti kita lihat di 2026, apakah ini akan berubah atau tetap stagnan,” katanya.
Sekda Halsel, Safiun Rajulan, yang juga hadir sebagai pemateri dialog, berjanji akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut dan berupaya mendorong percepatan realisasi program pembangunan.
Dialog ini menunjukkan betapa masyarakat dan wakil rakyat terus mengawasi ketat kinerja Pemda Halsel di masa awal pemerintahan Bassam-Helmi. Kritik pedas Safri Hi Talib terhadap Dinas Pariwisata khususnya membuka catatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi tata kelola dan meningkatkan efektivitas sektor yang punya potensi strategis tersebut.
