Ternate, Nalarsatu.com – Menyikapi situasi di Halmahera Tengah pasca bentrokan antar dua desa di Kecamatan Patani, Rampai Nusantara (RN) Maluku Utara mendesak Polda Maluku Utara dan Kodam Pattimura untuk segera mendirikan pos keamanan di wilayah Halmahera Tengah, Halmahera Timur, serta sejumlah daerah lain yang dinilai memiliki potensi konflik.
Ketua RN Malut, Nurcholish Rustam, menyampaikan bahwa Halmahera Tengah merupakan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga aspek pengamanan tidak hanya difokuskan pada area internal proyek, tetapi juga perlu diperluas hingga wilayah eksternal, khususnya kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung.
Menurutnya, kehadiran pos keamanan dengan penempatan personel baik dari kepolisian maupun TNI, seperti di tingkat Polsek dan Koramil, menjadi langkah penting untuk mencegah konflik sosial yang kerap terjadi dan berulang di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, RN Malut juga mendesak Polda Maluku Utara untuk mengusut tuntas dalang di balik kasus pembunuhan salah satu warga Patani. Mereka menilai, penyelesaian yang tidak tuntas terhadap kasus-kasus sebelumnya berpotensi memicu konflik baru di masa mendatang.
“Kami khawatir jika persoalan ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, maka akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa kembali memicu bentrokan,” ujar Nurcholish.
RN Malut juga meminta evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum di tingkat daerah. Jika Kapolres dinilai tidak mampu menangani kasus tersebut secara profesional dan tuntas, maka mereka meminta agar dilakukan pencopotan.
Lebih lanjut, Rampai Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, organisasi masyarakat (Ormas), LSM, OKP, hingga pemerintah daerah Halmahera Tengah untuk bersama-sama menggelar silaturahmi dan dialog terbuka. Langkah ini dinilai penting guna merajut kembali persaudaraan dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di Bumi Fagogoru. (Red/Bisma)
