Kepulauan Sula, Nalarsatu.com – Warga Desa Pas Ipa kembali harus menelan pil pahit. Hingga pertengahan tahun 2025, tiga program prioritas Desa Tahun Anggaran 2023 belum juga terealisasi. Nilai dari proyek yang belum terlaksana itu bukan angka kecil mencapai Rp366.946.000. Di tengah kondisi desa yang masih jauh dari kata sejahtera, ini adalah pukulan keras, terutama bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan harapan pada program-program tersebut.
Tiga poin program yang diduga tidak terlaksana antara lain:
1. Pengadaan ambulance laut beserta empat unit mesin 40 PK senilai Rp90.000.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
2. Pembangunan jalan setapak 100 meter senilai Rp95.548.000.
3. Pembuatan keramba, pengadaan fiber, dan mesin senilai Rp181.362.000.
Padahal, dalam pernyataannya kepada salah satu media daring, Malutcenter.com, tertanggal 17 Januari 2024, Kepala Desa Pas Ipa menyatakan siap bertanggung jawab dan menjalani proses hukum jika proyek-proyek tersebut tidak selesai.
“Saya siap melaksanakan tanggung jawab selaku Kepala Desa bersama Bendahara, kami siap diproses jika pekerjaan tersebut Tahun 2023 tidak selesai,” ujar Kepala Desa
Namun, dua tahun berlalu, pernyataan tersebut kini dianggap oleh banyak pihak sebagai omong kosong. Salah satunya datang dari Mursid Pulo, Mahasiswa Pasipa sekaligus Mantan Presiden BEM UNUTARA.
“Kalau mau dilihat dari pernyataan Kades, menurut saya itu pembohongan publik. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari 2023 sampai 2025 ini tidak ada satu pun fiber yang terparkir di pesisir pantai,” tegas Mursid.
Tak hanya menyoroti kelalaian pelaksanaan program, Mursid juga mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula untuk turun tangan melakukan audit total. Baginya, ini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi indikasi kuat penyalahgunaan keuangan negara.
“Saya minta Inspektorat dan Kejari Sula segera mengusut tuntas anggaran 2023 yang gelap ini. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan masyarakat yang telah dilukai,” ujarnya lantang.
Aktivis PMII itu juga mengajak seluruh pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Pas Ipa di mana pun berada untuk mengawal isu ini hingga tuntas.
“Kita tidak bisa diam. Ini persoalan keadilan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Saya ajak semua anak Pas Ipa untuk bersatu dan menyuarakan ketidakberesan ini,” tambah Mursid dengan nada penuh desakan.
Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah desa maupun lembaga pengawas terkait realisasi dan penggunaan anggaran yang dimaksud. Sementara itu, masyarakat Desa Pas Ipa terus menunggu kejelasan bukan lagi janji kosong, tapi aksi nyata dan transparansi. (Red/BM)
