Yayasan Srikandi Sibela Kritik Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Halmahera Selatan

- Penulis Berita

Senin, 30 Juni 2025 - 12:34 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALSEL, Nalarsatu.com – Aktivis perlindungan anak dan Perempuan sekaligus Ketua Srikandi Sibela, Una Ahmad, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi perlindungan anak di Halmahera Selatan (Halsel) yang dinilai belum maksimal meski program Kota Layak Anak (KLA) sudah dijalankan oleh pemerintah daerah.

Menurut Una, KLA seharusnya memberikan layanan terpadu berupa pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus melalui advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi anak, hingga praktik anak-anak yang mencari dana di jalanan untuk pembangunan tempat ibadah aktivitas yang kerap dilakukan saat jam sekolah dan berpotensi membahayakan keselamatan mereka.

“Realitas di Halsel cukup berbeda dengan tujuan KLA. Kami melihat masih ada anak yang menjadi korban nafsu lelaki paruh baya, dan anak-anak yang dipaksa menggalang dana di jalan raya, yang bukan tugas mereka. Ini harusnya menjadi perhatian serius, bukan hanya sekadar deklarasi, pembentukan gugus tugas, atau pembuatan profil KLA,” kata Una dalam wawancara Via Whatsapp, Senin (30/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Una juga mengkritik Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Halsel agar tidak berjalan sendiri dalam menjalankan program KLA. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, serta lembaga peduli anak dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Persoalan anak di Halsel sangat kompleks. Ada anak korban banjir, kekerasan, eksploitasi, putus sekolah, perceraian, hingga kasus yang melibatkan media sosial seperti TikTok. Bahkan, ada anak yang menjadi pelaku pemerkosaan dan pencurian. Ini semua harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Yunda.

Ia menambahkan, edukasi juga harus menyasar pengurus tempat ibadah yang selama ini memanfaatkan anak-anak untuk mencari dana, agar tidak lagi melibatkan mereka dalam kegiatan yang berisiko tinggi.

“Biasanya, kita baru ramai-ramai angkat suara setelah ada anak yang celaka. Pendekatan preventif harus menjadi prioritas,” pungkasnya.

Ini juga menegaskan bahwa meskipun Halsel sudah mengusung program Kota Layak Anak, banyak anak-anak di daerah ini yang belum mendapat perlindungan optimal sesuai standar yang diharapkan,”tambahnya.

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

ASN Halsel Diduga Terlibat Aktivitas di Tempat Hiburan Malam, Terekam Video Warga
Ketua Umum PC Sylva Unkhair Ajak Mahasiswa Baru Kehutanan Kembangkan Diri dan Menjadi Garda Terdepan Isu Lingkungan
ASN Diduga Abaikan Surat Penarikan Pemkab Pulau Morotai
Hanura Halsel Gelar Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula, Dorong Partisipasi Aktif Generasi Muda
ISLaMS Gelar FGD dan Evaluasi Penelitian Hak Anak di Pengadilan Agama
Sengketa Lahan Desa Tomori Dimenangkan Ahli Waris Sadaralam, Kuasa Hukum Desak Pemda Halsel Batalkan Hibah Karena Cacat Hukum
Sat Lantas Polres Halsel Raih Peringkat Tiga Operasi Patuh Kie Raha 2025
Polsek Gane Barat Gagalkan Penyelundupan 120 Kantong Cap Tikus di Pelabuhan Saketa
Berita ini 86 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 26 Juli 2025 - 15:31 WIT

Telkomsel Gelar “Temu Outlet” di Bacan, Bahas Jaringan dan Inovasi Layanan

Sabtu, 26 Juli 2025 - 15:08 WIT

Demokrasi Desa: Retorika atau Kenyataan

Kamis, 10 Juli 2025 - 13:45 WIT

Pengembangan Pendidikan di Maluku Utara

Jumat, 27 Juni 2025 - 15:52 WIT

Konsultasi Publik PDAM Halmahera Selatan,Pada Warga Obi: Soleman Bobote Menjelaskan Tarif Air Lewat Aplikasi Digital Atau PASS Sistem

Jumat, 27 Juni 2025 - 14:30 WIT

Kepedulian Harita Nickel di Tengah Cuaca Ekstrem, Bantu Pangan, Air Bersih, dan Layanan Kesehatan

Kamis, 22 Mei 2025 - 06:41 WIT

PHI Gelar Sidang Perdana, Kuasa Hukum Pekerja Soroti Proses PHK Sepihak PT Wanatiara Persada

Rabu, 21 Mei 2025 - 11:43 WIT

Atap Bocor, Proses Belajar di TK Al-Khairaat Gorua Terganggu

Rabu, 21 Mei 2025 - 11:35 WIT

Dana BPNT Diduga Dirampok, Warga Obi Tuntut Felista Kokiroba Diproses Hukum

Berita Terbaru

Daerah

ASN Diduga Abaikan Surat Penarikan Pemkab Pulau Morotai

Sabtu, 9 Agu 2025 - 13:07 WIT