PHI Gelar Sidang Perdana, Kuasa Hukum Pekerja Soroti Proses PHK Sepihak PT Wanatiara Persada

- Penulis Berita

Kamis, 22 Mei 2025 - 06:41 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Nalarsatu.com – Sidang perdana gugatan tiga eks karyawan PT Wanatiara Persada terhadap perusahaan tempat mereka bekerja digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu, 21 Mei 2025. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara: 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Tte, menyusul pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang dialami oleh ketiga penggugat, yakni Sardi Alham, Endang La Hara, dan Eko Sugianto Sanka.

Dalam persidangan, pihak perusahaan diwakili oleh Darmanusa Alting, Abdul Gani, Allogo Rudianto Sidauruk, dan Gusti.

Kuasa hukum penggugat, Bambang Joisangaji S.H, menegaskan bahwa sidang ini menjadi momentum penting untuk menguji legalitas tindakan perusahaan. “Kami hadir di PHI bukan sekadar menggugat, tapi untuk menegakkan keadilan industrial. PHK yang dilakukan tanpa prosedur yang sah adalah bentuk pengingkaran terhadap hak normatif pekerja,” ujarnya kepada Nalarsatu.com usai sidang, Rabu (21/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bambang juga menyampaikan bahwa dalam persidangan tersebut, pihak perusahaan membuka opsi penyelesaian perkara melalui jalur damai. Menurutnya, tawaran itu akan dipertimbangkan bersama klien.“Ada saran dari perusahaan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Mereka meminta negosiasi soal nilai upah proses yang dituntut. Ini akan kami diskusikan dengan klien dan tentunya mengikuti arahan majelis hakim,” jelas Bambang.

Ia menambahkan, jika jalur perdamaian tercapai, maka hasilnya akan bersifat final dan mengikat. “Arahan ketua majelis juga menyatakan bahwa penyelesaian damai adalah opsi yang baik karena tidak bisa lagi dibanding atau digugat. Tapi semua tetap kami kembalikan pada klien sebagai pihak yang dirugikan,” tambahnya.

Bambang juga menekankan bahwa kasus ini bukan hanya perkara individual, melainkan cerminan buram relasi industrial di sektor pertambangan. “Kita bicara soal sistem. Kalau PHK bisa dilakukan sewenang-wenang tanpa mekanisme bipartit atau tripartit, lalu di mana letak perlindungan hukum bagi buruh?” katanya retoris.

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Keadilan Restoratif: Jalan Pemulihan untuk Semua, Bukan Karpet Merah Kelompok Privilege
Masa Kepengurusan BPC Dibekukan, Bakal Calon Ketum BPD HIPMI Malut Dipersoalkan
Memalukan! Wartawan Diduga Diintimidasi Saat Liput Balap Motor di Labuha
Direktur PDAM Halsel Soleman Bobote Raih Indonesia Visionary Leader Award 2026, Dinilai Jadi Figur Penggerak Perubahan
PERMASALAHAN PERENCANAAN DALAM EGO POLITIK
IPMMA Desak APH Usut Dugaan Skandal Proyek Talud Maidi Senilai Rp8,8 Miliar
Peran Sosiologi dalam Memahami Masyarakat Modern dan Analisis Fenomena Sosial
SISTEM SOSIAL DAN SISTEM BUDAYA DALAM MEMAHAMI MASYARAKAT MODEREN
Berita ini 146 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 04:26 WIT

Tebarkan Kepedulian, Ciptakan Kebersamaan, IARMI Maharuyung Jabodetabek Gelar Bakti Sosial di Momentum Iduladha

Sabtu, 23 Mei 2026 - 16:45 WIT

Bawa Nama Halsel ke Tingkat Nasional, Soleman Bobote Raih Penghargaan Bergengsi

Rabu, 8 April 2026 - 15:42 WIT

GMNI Desak Kapolri Evaluasi Wadir Intelkam Polda Malut, Diduga Lecehkan Marwah Organisasi

Jumat, 3 April 2026 - 11:59 WIT

Terbongkar! 7 Hektare Lahan Diduga Dijual Tanpa Sepengetahuan Pemilik, GMNI dan BARAH Ungkap Fakta Lapangan

Rabu, 11 Maret 2026 - 09:42 WIT

Rabu, 11 Februari 2026 - 03:25 WIT

Bupati Bassam Kasuba: Pers Garda Terdepan Lawan Hoaks dan Jembatan Suara Rakyat

Minggu, 8 Februari 2026 - 05:27 WIT

Munawir Resmi Nahkodai GMNI Halsel, Tegaskan Soliditas dengan DPP GMNI RI

Jumat, 6 Februari 2026 - 13:46 WIT

Ancaman Jutaan Ton Limbah Slag Nikel PT.Harita Group, Kesiapan Pengelolaan Dipertanyakan

Berita Terbaru