Jakarta, Nalarsatu.com – Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama yang berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025, di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Danton Ginting Munthe, dan Rektor UNUTARA, M. Nasir Tamalene. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama turut diteken oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin, dan Wakil Rektor Bidang Akademik UNUTARA, Sunaidin Ode Mulae.
Kerja sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan Tridarma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran data dan informasi, pemberian beasiswa bagi anak-anak transmigran berprestasi, penyediaan tenaga ahli dan narasumber, pelaksanaan kajian teknis pembangunan kawasan, program magang mahasiswa, serta sinergi program akademik dan unggulan kementerian di wilayah transmigrasi.
Rektor UNUTARA, M. Nasir Tamalene, menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan bentuk kontribusi nyata kampus dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di kawasan transmigrasi.
“Kami ingin memastikan kampus hadir di tengah masyarakat dengan kontribusi konkret, termasuk dalam pemberdayaan sumber daya manusia di daerah transmigrasi,” ujarnya.
Sekjen Kementerian Transmigrasi, Danton Ginting Munthe, menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam mempercepat pembangunan.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti UNUTARA membuka ruang bagi inovasi dan memperkuat intervensi pembangunan berbasis riset di kawasan transmigrasi,” tegasnya.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas peran pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan wilayah dan menjadi model integrasi riset dengan kebijakan publik di tingkat nasional. (Red)
