HALSEL, Nalarsatu.com – Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan, Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin, akhirnya angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang digelar di jalan protokol Desa Tomori, Kecamatan Bacan, pada Selasa (2/9/2025).
Helmi menyebut, terdapat dua isu utama yang disuarakan para demonstran, yakni isu nasional tentang penolakan tambahan tunjangan DPR RI dan isu daerah.
“Ada dua isu yang dibawa teman-teman OKP, yaitu isu nasional dan isu daerah. Untuk isu nasional saya tidak berkompeten menjawab,” ujar Helmi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Halsel, Kamis (4/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait isu daerah, Helmi tidak menjabarkan secara gamblang. Namun, ia menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan tetap ditindaklanjuti pemerintah daerah, meski kondisi fiskal saat ini kian berat setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Sehingga mau tidak mau kita di pemerintah daerah merumuskan program-program yang berorientasi produktif. Jadi pelayanan dasar, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan itu wajib,” jelas politisi Partai Nasdem tersebut.
Helmi menambahkan, Pemkab Halsel berkomitmen merancang program produktif yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan sosial.
“Ini yang kita konsepkan dan akan terealisasi di tahun 2026 sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Tentunya kita juga melihat asta cita Presiden,” terangnya.
Helmi juga berharap DPRD Halsel dapat mendukung penuh pembahasan APBD 2026, sehingga program-program strategis pemerintah daerah bisa diwujudkan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan tetap menjadi perhatian serius pemerintah.
“Di tahun 2026 kita juga merancang pertumbuhan ekonomi di sektor jasa, supaya perdagangan terus tumbuh. Karena Halmahera Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik,” pungkasnya. (red/Ir)
