Jakarta, Nalarsatu.com – Dugaan praktik korupsi di tubuh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara akhirnya memicu gelombang perlawanan baru. Setelah aksi-aksi di Kota Ternate dinilai tak digubris aparat penegak hukum daerah, mahasiswa dan pemuda Maluku Utara di Jakarta kini mengambil alih panggung: menyeret dugaan mafia proyek BWS Malut ke jantung pusat kekuasaan.
Konsolidasi besar dilakukan untuk mengguncang tiga lembaga sekaligus KPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian PUPR/Dirjen SDA dengan satu misi: membuka, membedah, dan membongkar dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BWS Malut, para PPK, hingga kontraktor yang diduga menjadi “pemain tetap” proyek APBN di Malut.
“Kasus-kasus ini sengaja dikunci selama bertahun-tahun. Aksi di Ternate seperti angin lewat. Di Jakarta, kami pastikan ini meledak di meja KPK dan Kejagung!” tegas salah satu koordinator aksi dalam konsolidasi Minggu malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para aktivis menilai BWS Malut selama ini menjadi “lumbung permainan kotor”: pengaturan paket, barter kepentingan, suap terselubung, hingga proyek abal-abal yang merugikan negara miliaran rupiah.
“Ini bukan korupsi satu atau dua proyek. Ini jaringan. Ada oknum PPK, pejabat inti, dan kontraktor langganan. Tidak bisa dibiarkan,” tegas Rahmat Karim, Koordinator GAK-Malut dalam pernyataannya, Minggu (16/11).
Aksi nasional Selasa mendatang akan digelar serentak di tiga titik panas:Gedung KPK RI Kejaksaan Agung RI,Kementerian PUPR Dirjen SDA,Dengan tuntutan keras:Evaluasi total BWS Malut,Copot Kepala BWS Malut tanpa kompromi,Pecat seluruh PPK bermasalah,Buka penyidikan besar-besaran terhadap proyek APBN yang diduga sarat korupsi.
Proyek-Proyek yang Diduga Bermasalah: Dari Markup, Manipulasi, hingga Mangkrak
1. Embung Pulau Hiri – Rp13,57 Miliar
Lokasi: Tafraka, Pulau Hiri, Kota Ternate
PPK: Edi Sukirman, ST., MT.
Kontraktor: CV Aqila Putri
Dugaan masalah muncul dari awal: perencanaan, tender, hingga pelaksanaan. Indikasi markup dan pekerjaan tak sesuai standar menguat.
2. Embung Konservasi Nakamura Rp24 Miliar
PPK: Irwan Muhammad
Kontraktor: PT Bumi Aceh Putra Persada
Warga Morotai menyebut proyek ini mangkrak, tidak layak pakai, dan kualitasnya memprihatinkan.
3. Jaringan Irigasi Tahap IV Rp16 Miliar Lebih Lokasi: Weda Selatan, Halteng Kontraktor: CV Limau Gapi
ia menambahkan bahwa pertama Volume kerja yang tidak sesuai kedua Material diduga substandar Manipulasi progres pekerjaan
4. Dugaan Suap & Gratifikasi BWS Malut 2022–2023
Modus favorit: “partisipasi wajib” istilah halus untuk pungutan liar yang diduga menjadi syarat perusahaan agar dapat paket atau pencairan pembayaran.
Aktivis menyebut pola ini sebagai “penyakit kronis” di tubuh BWS Malut.
GAK-Malut: “BWS Malut Adalah Sarang Korupsi yang Dibiarkan Hidup Bertahun-Tahun”
Ketua Gerak Anti Korupsi Maluku Utara (GAK-Malut), Rahmat Karim, melontarkan kritik keras:
“BWS Malut itu sarang korupsi. Bukan baru terjadi, tapi sudah bertahun-tahun. Dari permainan tender, suap, sampai pengaturan kontraktor semuanya terstruktur. Kalau pusat diam, itu berarti negara membiarkan APBN dijarah.”
Rahmat juga menegaskan bahwa aksi mahasiswa di Jakarta adalah momentum penting:
“Sudah saatnya jaringan mafia proyek ini dibongkar. Kami mendorong KPK membentuk Tim Khusus untuk Maluku Utara. Tidak ada lagi ruang bagi pejabat teknis yang menjadikan APBN sebagai ladang rampokan.”Tambah Rahmat.
Para aktivis memastikan bahwa seluruh bukti siap dibawa dan diserahkan langsung, nama pejabat, nomor dan nilai kontrak, dokumen teknis, rekaman kesaksian serta Indikasi kerugian negara.
“Kalau KPK dan Kejagung masih diam, itu berarti mereka ikut membiarkan uang negara dijarah. Dan kami tidak akan berhenti!” tegas seorang mahasiswa Malut.
Rahmat menambahkan bahwa aksi Selasa nanti dinamai, Hari pengadilan rakyat terhadap korupsi BWS Maluku Utara dengan agenda, rasi terbuka, penyerahan laporan resmi,dan desakan pencopotan pejabat.
“Mulai Selasa, tidak ada lagi zona aman bagi oknum BWS yang bermain proyek. Jakarta akan menjadi saksi kejatuhan mereka.” tutup Rahmat. (red)
