Ternate,Nalarsatu.com – Polemik Musda HIPMI Maluku Utara kembali mencuat. Tiga Ketua BPC HIPMI pendukung Rio Pawane diduga ilegal dan diangkat secara serampangan tanpa memenuhi syarat keanggotaan organisasi. Ketiga figur tersebut yakni Sutikno Ali (BPC Morotai), Maya Sondak (BPC Halteng), dan Rezky Fernando Iwisara (BPC Halut).
Dugaan itu disampaikan langsung oleh Koordinator Tim Firdaus Amir, Muhammad Adha, yang menilai tiga ketua BPC tersebut disusupkan menjelang Musda demi menambah suara untuk Rio Pawane.
“Tiga ketua BPC yang dukung Rio itu ilegal. Mereka bukan kader HIPMI, tidak pernah jadi pengurus, bahkan bukan anggota. Bagaimana bisa tiba-tiba menjabat ketua?” tegas Adha, Kamis (4/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adha menuding proses Muscab di tiga kabupaten tersebut direkayasa oleh Ketua OKK BPD HIPMI Malut Demisioner, Mochdar Bailussy, yang meloloskan pencalonan mereka demi memuluskan langkah Rio Pawane di Musda.
Menurutnya, langkah tersebut melanggar Peraturan Organisasi HIPMI Nomor 003 Pasal 16 Ayat (6) huruf b, yang mensyaratkan calon Ketua BPC harus:
pernah atau sedang menjadi fungsionaris Badan Pengurus Cabang Lengkap, atau
menjadi anggota aktif minimal 6 bulan.
“Mereka tidak pernah jadi pengurus di tingkat mana pun. Syarat paling dasar pun tidak dipenuhi, tapi tetap dilantik sebagai ketua BPC. Ini manipulasi struktur,” ujar Adha.
Lebih jauh, Adha mengungkapkan bahwa di tiga daerah tersebut sebenarnya masih ada kepengurusan BPC yang sah dan aktif. Namun posisi mereka diganti begitu saja tanpa konfirmasi dan tanpa mekanisme organisasi yang benar.
“Muscab digelar diam-diam. Ketua BPC yang sah bahkan tidak diberi tahu. Ini sudah keterlaluan,” tukasnya.
Adha menyebut, sebanyak 5 BPC pendukung Firdaus Amir telah menyampaikan nota protes ke OKK BPP HIPMI. Rapat klarifikasi pun dilakukan pada 11 September, dan Ketua OKK BPP HIPMI berjanji akan menyelesaikan persoalan.
Namun janji itu tak ditepati. Saat Musda BPD HIPMI Malut digelar dan berlangsung ricuh hingga bentrok, utusan OKK BPP yang hadir tidak menggubris keberatan lima BPC tersebut.
“Protes kami diabaikan. Situasi rusuh itu akibat pembiaran dan manipulasi struktur yang dibiarkan berlarut,” kata Adha menutup pernyataannya.
