Halmahera Barat, Nalarsatu.com– Menjelang akhir tahun 2025, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Barat menyampaikan sikap kritis terhadap penanganan dugaan korupsi proyek jalan hotmix menuju Puskesmas Loloda Tengah dengan nilai anggaran sekitar Rp15 miliar. Hingga kini, sejak pertama kali mencuat ke ruang publik pada Agustus hingga September 2025, kasus tersebut dinilai belum menunjukkan kejelasan hukum yang terukur.
Aktivis GMNI Halmahera Barat, Christian Loudrik, menegaskan bahwa lambannya penanganan perkara berpotensi mencederai rasa keadilan sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya Polres Halmahera Barat. Ia menilai proyek yang berkaitan langsung dengan akses layanan kesehatan masyarakat seharusnya menjadi prioritas penegakan hukum dan diproses secara transparan.
“Sejak September hingga hari ini, publik tidak memperoleh penjelasan yang jelas terkait status penanganan dugaan korupsi jalan hotmix menuju Puskesmas Loloda Tengah. Tidak ada informasi mengenai peningkatan status perkara, penetapan tersangka, maupun langkah hukum lanjutan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Christian kepada media Senin (29/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Christian menekankan bahwa kritik yang disampaikan GMNI bukanlah bentuk tuduhan, melainkan evaluasi publik terhadap kinerja penegakan hukum. Menurutnya, dalam negara hukum, transparansi bukan sekadar janji normatif, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum.
Ia juga mengaitkan mandeknya penanganan kasus ini dengan motto Kapolres Halmahera Barat yang disampaikan pada Juli 2025 lalu, yakni “Langit, Bumi, dan Jailolo”, yang kala itu diiringi sejumlah program, salah satunya komitmen transparansi penegakan hukum.
“Publik tentu bertanya, di mana makna ‘Langit, Bumi, dan Jailolo’ itu diterjemahkan dalam praktik penegakan hukum hari ini? Jika transparansi menjadi bagian dari motto dan program, maka seharusnya perkara sebesar ini tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan berbulan-bulan,” tegasnya.
Menurut Christian, keterbukaan informasi terkait progres penanganan perkara menjadi tolok ukur keseriusan Polres Halmahera Barat dalam mewujudkan motto dan program yang telah disampaikan kepada masyarakat. Ketika tidak ada penjelasan yang memadai, maka wajar jika publik mempertanyakan konsistensi antara janji dan praktik.
Atas kondisi tersebut, GMNI Halmahera Barat mendesak Polres Halmahera Barat untuk segera menyampaikan perkembangan penanganan dugaan korupsi proyek jalan hotmix menuju Puskesmas Loloda Tengah secara terbuka dan akuntabel. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah spekulasi publik sekaligus menjaga marwah institusi kepolisian.
“Kami tidak meminta lebih dari apa yang telah dijanjikan sendiri oleh Kapolres, yakni transparansi penegakan hukum. Jika motto dan program itu ingin bermakna, maka harus diwujudkan dalam kerja nyata, bukan hanya slogan dan hiasan argumentasi semata,” pungkas Christian.
GMNI Halmahera Barat menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga kepentingan publik dan supremasi hukum di Halmahera Barat. (red)
