OBI, Nalarsatu.com – Sengketa lahan pembangunan bendung di Desa Kawasi, Kilo 4 Sungai Akelamo, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali memanas. Kamis 29/1/2026 Sore ini sekitar pukul 15.00 WIT, pihak Harita Group menyatakan menghentikan sementara seluruh aktivitas di area bendung hingga persoalan lahan diselesaikan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nani, selaku juru bicara Harita Group. Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak akan lagi melakukan pekerjaan di lokasi bendung sebelum ada kejelasan penyelesaian sengketa dengan pemilik lahan.
“Kami tidak akan beraktivitas lagi di area bendung sampai masalah ini diselesaikan. Kami hanya meminta izin untuk besok, Jumat 30/1/2026, datang mengambil barang dan alat-alat perusahaan agar dapat digunakan di lokasi pekerjaan lain, karena masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan,” ujar Nani Kamis (29/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal tersebut, Ilham Hasan, salah satu ahli waris sekaligus pemilik lahan, menyatakan pihak keluarga mengizinkan perusahaan mengambil seluruh peralatan, namun menegaskan agar Harita tidak kembali beraktivitas di lokasi tersebut sebelum kewajiban ganti rugi diselesaikan.
“Silakan ambil barang dan alat-alat perusahaan. Tapi jangan kembali lagi sebelum lahan kami diselesaikan. Setelah itu barulah silakan beraktivitas,” tegas Ilham.

Ilham menegaskan, pernyataan ini merupakan sikap terakhir keluarga pemilik lahan agar semua pihak dapat saling memahami dan menghormati hak masing-masing.
“Kami sudah cukup bersabar. Harita selalu menyampaikan alasan objek vital, tapi bagaimana dengan lahan kebun kami? Kami taat hukum, tapi kami juga minta Harita taat hukum dan punya nurani,” ujarnya Kamis (29/1).

Diketahui, sengketa ini melibatkan lahan seluas 7,5 hektare milik 12 orang ahli waris yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian ganti rugi, meski pembangunan bendung telah berlangsung dan berdampak langsung pada kebun serta sumber penghidupan warga.
Hingga berita ini ditayangkan, situasi di lokasi bendung terpantau kondusif. Namun para pemilik lahan menegaskan akan tetap mempertahankan lahan mereka sampai ada penyelesaian yang adil dan tuntas dari pihak perusahaan. (red)







