Keluarga Pasien Keluhkan Pelayanan RSUD Labuha: Alat CT-Scan Tak Berfungsi, Pasien Kritis Menunggu Dua Hari, Terpaksa Dirujuk ke RSUD Chasan Boesoirie

- Penulis Berita

Sabtu, 7 Juni 2025 - 08:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LABUHA,Nalarsatu.com – Halmahera Selatan 7 Juni 2025 Keterbatasan fasilitas dan manajemen buruk di RSUD Labuha kembali menjadi sorotan tajam. Seorang pasien berinisial Rizaldi Irham, korban kecelakaan dengan benturan serius di kepala, terpaksa menunggu selama dua hari tanpa bisa menjalani pemeriksaan CT-Scan yang mutlak dibutuhkan untuk diagnosis luka otak kritisnya.

Pasien yang masuk rumah sakit sejak Kamis malam itu baru bisa dirujuk ke RSUD Chasan Boesoirie setelah dua hari penuh menanti, lantaran alat CT-Scan di RSUD Labuha tidak berfungsi. Alat vital tersebut sebenarnya tersedia di rumah sakit, namun tidak dapat dioperasikan karena ketidakstabilan daya listrik sebuah alasan yang sangat mengecewakan dan mencerminkan buruknya pengelolaan fasilitas.

“Alat CT-Scan ada, tapi daya listrik tidak mencukupi untuk mengoperasikannya,” ungkap Munawir, petugas klinik bedah RSUD Labuha, saat diwawancara Nalarsatu.com Sabtu (7/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Permasalahan klasik ini seharusnya tidak terjadi di rumah sakit rujukan kabupaten. Namun, fakta bahwa layanan vital terhambat oleh masalah listrik yang bisa dibilang paling dasar menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan manajemen RSUD Labuha.

Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, persoalan ini berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran rumah sakit yang amburadul. Dana yang cukup besar tiap tahun seolah menguap tanpa hasil nyata, sementara kebutuhan mendesak seperti stabilisasi listrik dan perawatan alat medis penting terus terabaikan.

“Setiap tahun anggaran cukup besar, tapi tidak ada komitmen serius untuk memastikan fasilitas berfungsi dengan baik. Listrik sebagai kebutuhan dasar saja tak mampu dipenuhi, apalagi pelayanan optimal,” ujarnya Sabtu (7/6).

Kegagalan ini jelas menyoroti ketidakmampuan dan lemahnya pengawasan dari pimpinan RSUD Labuha dr. Titin, harus bertanggung jawab atas perencanaan dan penggunaan anggaran. Publik kini menuntut transparansi atas penggunaan dana yang diterima dan meminta pertanggungjawaban atas buruknya pelayanan.

Keluarga pasien RI menyuarakan kekhawatiran mendalam akan keselamatan pasien dan menuntut tindakan cepat dari manajemen rumah sakit serta pemerintah daerah.

“Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar masalah alat atau teknis. Kami mendesak RSUD Labuha dan Dinas Kesehatan untuk segera memperbaiki fasilitas dan memberikan pelayanan yang layak,” ujar anggota keluarga pprofesional.

Namun saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Direktur RSUD Labuha, dr. Titin, tidak memberikan tanggapan. Wartawan lalu menghubungi Sekretaris RSUD, Laode Emi, yang justru mengungkap fakta mengejutkan: RSUD Labuha saat ini belum memiliki alat CT-Scan sama sekali. Menurutnya, pengadaan baru akan diajukan ke Kementerian Kesehatan pada tahun 2026. Ia juga menyebut bahwa pernah ada alat CT-Scan sebelumnya, namun rusak akibat daya listrik PLN yang tidak stabil. “Pernah ada, tapi kita tidak tahu pengadaan tahun berapa. Saat itu kita masih staf biasa,” ujar Laode (7/6).

Pernyataan ini justru menambah lapisan kebingungan dan ketidakjelasan. Sebab, sebelumnya petugas klinik menyebut bahwa alat CT-Scan ada, tapi tidak bisa digunakan karena daya listrik tidak stabil. Ketidaksinkronan informasi internal ini memunculkan dugaan soal buruknya koordinasi dan transparansi manajemen rumah sakit.

Ini menegaskan bahwa RSUD Labuha sedang berada dalam krisis tata kelola yang serius. Kasus Rizaldi Irham hanyalah satu dari sekian banyak potensi korban dari sistem kesehatan yang pincang. Buruknya perencanaan, minimnya tanggung jawab pimpinan, dan lemahnya pengawasan anggaran membuat pelayanan kesehatan di wilayah terpencil Halmahera Selatan  dari kata layak.

Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan Bupati Hasan Ali Basam Kasuba Wakil Bupati Helmi Umar Muksin wajib segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD, memastikan dana digunakan secara tepat, dan prioritas utama haruslah pelayanan kesehatan berkualitas, terutama bagi pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan penanganan cepat dan profesional.

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Skandal Dana Desa Pas Ipa: Rp366 Juta Tak Jelas, Mahasiswa Desak Audit Total
Polres Halsel Gelar Doa Bersama Lintas Agama dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-79
Diduga Ada Kepentingan Elit, BEM Unutara Soroti Kriminalisasi 11 Warga Adat Maba Sangaji
Kades Dolik Koordinasi Penanganan Longsor Saketa-Dehepodo, PT Hijrah Nusatama Kirim Excavator
Longsor di Gunung Goha Desa Moloku dan Samo Putus Akses Jalan Lintas Saketa-Dehepodo
Proyek Masjid Desa Pas Ipa Mangkrak, Mahasiswa Minta Inspektorat Audit Anggaran
Sandi Naim Calon Ketua Umum Gagas Misi Formapas Sebagai Instrumen Perjuangam
Syafrudin Arif Tanggapi Putusan Sengketa Tanah Pasar Baru: “Jangan Perkeruh Keadaan, Ini Saatnya Mengakhiri Persoalan Lama”
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 13:59 WIT

Skandal Dana Desa Pas Ipa: Rp366 Juta Tak Jelas, Mahasiswa Desak Audit Total

Kamis, 26 Juni 2025 - 13:53 WIT

Polres Halsel Gelar Doa Bersama Lintas Agama dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-79

Kamis, 26 Juni 2025 - 03:46 WIT

Diduga Ada Kepentingan Elit, BEM Unutara Soroti Kriminalisasi 11 Warga Adat Maba Sangaji

Rabu, 25 Juni 2025 - 16:07 WIT

Kades Dolik Koordinasi Penanganan Longsor Saketa-Dehepodo, PT Hijrah Nusatama Kirim Excavator

Rabu, 25 Juni 2025 - 12:20 WIT

Proyek Masjid Desa Pas Ipa Mangkrak, Mahasiswa Minta Inspektorat Audit Anggaran

Selasa, 24 Juni 2025 - 13:51 WIT

Sandi Naim Calon Ketua Umum Gagas Misi Formapas Sebagai Instrumen Perjuangam

Selasa, 24 Juni 2025 - 10:10 WIT

Syafrudin Arif Tanggapi Putusan Sengketa Tanah Pasar Baru: “Jangan Perkeruh Keadaan, Ini Saatnya Mengakhiri Persoalan Lama”

Selasa, 24 Juni 2025 - 06:46 WIT

Skandal BPNT di Obi Selatan: FPR Desak Polres Periksa Pendamping Program, Tuduh Ada Korupsi Terstruktur

Berita Terbaru