JAKARTA, Nalarsatu.com – Setelah melalui rangkaian proses organisasi yang berlangsung kondusif, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Maluku Utara secara resmi menyerahkan dokumen hasil Musyawarah Daerah (Musda) VI ke Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI di Sekretariat BPP HIPMI, Bidakara Tower Lantai 17, Jakarta, Selasa (9/12).
Dokumen Musda diterima langsung oleh Kepala Kantor Sekretariat BPP HIPMI, Chifari, mewakili jajaran pusat. Berkas tersebut berisi laporan lengkap jalannya musyawarah, risalah sidang, hingga keputusan final yang mengesahkan Firdaus Amir sebagai Ketua Umum sekaligus Formatur terpilih HIPMI Maluku Utara.
Koordinator Tim Pemenangan Firdaus Amir, Muhammad Adha, menyampaikan bahwa penyerahan dokumen hari ini menandai fase baru bagi konsolidasi organisasi HIPMI Malut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini adalah amanah besar. Kita mengapresiasi kerja keras seluruh tim, panitia, dan peserta Musda yang telah mengantar Firdaus memenangkan kontestasi dan memastikan dokumen Musda diterima resmi oleh BPP HIPMI,” ujar Adha.
Ia menambahkan bahwa setelah dokumen diserahkan, pihaknya kini menunggu arahan lanjutan dari BPP untuk proses penetapan dan pengesahan struktural berikutnya.
“Kami siap bekerja, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan program-program nyata bagi pengusaha muda di Maluku Utara,” tegas Adha Selasa (9/12).
Di sisi lain, Ketua Umum terpilih Firdaus Amir menegaskan bahwa periode kepemimpinannya akan difokuskan pada penguatan ekosistem ekonomi daerah dan pemberdayaan pengusaha muda lintas sektor.
“HIPMI Maluku Utara akan fokus pada penguatan ekosistem usaha, pendampingan UMKM, peningkatan literasi bisnis, dan perluasan kemitraan strategis dengan pemerintah maupun sektor swasta. Ini saatnya HIPMI menjadi motor penggerak lahirnya pengusaha-pengusaha baru,” kata Firdaus Selasa (9/12).
Dengan penyerahan dokumen ini, langkah Firdaus menuju penyusunan kepengurusan definitif semakin matang. HIPMI Maluku Utara diharapkan mampu menjadi organisasi yang lebih solid, responsif, dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (red)
