Halsel, Nalarsatu.com – Gelombang protes warga lokal terhadap aktivitas pertambangan PT Harita Group di Pulau Obi kian meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Aksi tersebut dipicu oleh dugaan penggusuran lahan warga yang dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas, serta belum adanya penyelesaian kompensasi berupa ganti rugi.
Anggota Komisi III DPRD Halmahera Selatan, MS. Nijar, menilai situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak korporasi.
“Iya, sejauh ini memang marak aksi protes warga lokal terhadap korporasi nikel di Pulau Obi. Hal ini menunjukkan ada yang salah dalam praktik pembebasan lahan dan lemahnya pola komunikasi dari pihak perusahaan kepada masyarakat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Nijar, konflik lahan antara warga dan perusahaan tambang di Pulau Obi seakan tidak pernah menemukan titik akhir. Ia menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh pihak perusahaan agar tidak terus berulang dan memicu keresahan sosial, sekaligus mengganggu iklim investasi.
“Konflik yang terjadi secara masif ini disebabkan oleh penerapan mekanisme yang keliru, dugaan pelanggaran aturan, serta lemahnya komunikasi dari pihak korporasi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam pembebasan lahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nijar mengingatkan bahwa konflik lahan merupakan persoalan yang sangat sensitif dan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas jika tidak segera ditangani secara serius. Bagi masyarakat lokal, tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis dan menjadi sumber kehidupan mereka.
“Tanah bagi warga adalah hasil keringat dan perjuangan masa lalu, sekaligus penopang masa depan mereka. Karena itu, konflik seperti ini sangat rentan memicu ketegangan sosial,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat sekaligus putra daerah Pulau Obi, Nijar mendesak PT Harita Group untuk segera membangun komunikasi yang aktif, terbuka, dan terukur dengan masyarakat guna menyelesaikan hak-hak warga yang terdampak.
“Saya mendorong PT Harita Group untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada warga. Dengan begitu, konflik ini bisa segera diatasi secara adil dan bermartabat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialami sebagian warga terdampak. Hingga kini, masih ada warga yang bertahan di hutan dan di jalanan, bahkan harus menahan lapar di bawah terik matahari demi mempertahankan hak atas tanah mereka.
“Masalah ini akan terus kami suarakan, terutama dalam forum-forum pengambilan keputusan di DPRD. Pemerintah wajib hadir di tengah kesulitan yang dialami masyarakat Pulau Obi saat ini,” pungkasnya. (Red/Bisma)
