Dr. Fahrul Abd Muid: “Danau Karo Hancur Abadi, Harita Cuma Tamu Sementara”

- Penulis Berita

Jumat, 14 November 2025 - 01:16 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kawasi Pulau Obi,Nalarsatu.com- Direktur Bajo Institut Maluku Utara sekaligus Dosen IAIN Ternate, Dr. Fahrul Abd Muid, mengeluarkan peringatan keras terkait kerusakan ekologis di Danau Karo. Menurutnya, aktivitas industri dan pengambilan air oleh perusahaan Harita dan perusahaan lainnya hanya memberi manfaat jangka pendek bagi korporasi, tetapi meninggalkan luka ekologis yang dapat bertahan ribuan tahun jauh lebih lama daripada keberadaan perusahaan itu sendiri di Pulau Obi.

“Perusahaan seperti Harita paling lama bertahan 60–70 tahun di Obi. Tetapi kerusakan ekologis yang mereka tinggalkan bisa bertahan ribuan tahun. Itulah ketidakadilan terbesar di tanah ini,” tegasnya.

Dr. Fahrul menyebut kerusakan Danau Karo telah melampaui kategori persoalan biasa, dan kini masuk dalam ranah kejahatan lingkungan yang mengancam masa depan masyarakat, sementara perusahaan hanya menikmati keuntungan sesaat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengutip firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 41:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia”

“Dan sekarang kita menyaksikan ayat itu benar-benar terjadi di depan mata,” ujarnya Jumat (14/11).

Menurutnya, siapa pun yang melakukan atau membiarkan kerusakan tersebut “sedang melawan ketetapan Tuhan,” sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A’raf ayat 56:

“Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya”

Dampak Sosial yang Menghancurkan: “Ini Bukan Lagi Soal Air, Ini Soal Masa Depan Manusia Obi”

Dr. Fahrul menjelaskan bahwa kerusakan Danau Karo telah memicu dampak sosial yang serius bagi masyarakat sekitar. Ia memaparkan sedikitnya lima bentuk kerentanan yang kini muncul:

1. Konflik antar warga akibat perebutan sumber air bersih.

2. Ketidakadilan ekonomi, karena perusahaan menikmati sumber daya gratis sementara warga kehilangan hak dasarnya.

3. Krisis kesehatan, akibat menurunnya kualitas air baku yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat.

4. Perubahan drastis pola hidup masyarakat pesisir dan pedalaman, termasuk hilangnya mata pencaharian tradisional.

5. Ancaman migrasi paksa, karena lingkungan tidak lagi mampu menopang kehidupan.

“Danau adalah sumber kehidupan. Ketika danau dirusak, masyarakat kehilangan masa depan. Ini bukan hanya alam yang rusak, tetapi peradaban manusia yang diruntuhkan pelan-pelan,” tegasnya.

Menurut Dr. Fahrul, dalam ajaran Islam terdapat tiga hubungan fundamental yang mesti dijaga:

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan lingkungan.

“Pertambangan dan industri yang tak terkendali merobek harmoni kehidupan itu. Air yang Allah sebut sebagai sumber kehidupan dirampas untuk aktivitas yang merusak. Itu bertentangan dengan maqasid syariah: menjaga jiwa, menjaga lingkungan, dan menjaga keberlanjutan umat manusia,” pungkasnya.

Dr. Fahrul menilai Danau Karo seharusnya menjadi pusat harapan baru bagi pariwisata dan perekonomian lokal. Namun kenyataannya, kawasan itu justru berada di ambang kehancuran.

Ia mengecam sikap pemerintah daerah dan DPRD Halmahera Selatan yang dinilainya lamban dan tidak tegas.

“Perusahaan hidup paling lama 60–70 tahun. Mereka tidak akan tinggal seribu tahun di Obi. Tapi bekas kerusakan yang mereka tinggalkan bisa memusnahkan kehidupan generasi yang akan datang,” tegasnya.

Ia mendesak Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin untuk segera bertindak:

“Ini tanggung jawab moral, tanggung jawab agama, dan tanggung jawab konstitusi. Pemerintah harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan perusahaan di danau itu, dan harus menghentikan kerusakan sebelum terlambat.”

Dr. Fahrul menegaskan bahwa DPRD Halmahera Selatan wajib memanggil perusahaan dan meminta data terbuka dan rinci terkait volume pengambilan air.

“Triliunan kubik air diambil setiap tahun untuk industri yang merusak lingkungan. Logikanya jelas: air habis, ekosistem rusak, masyarakat menderita. Itu bukan manfaat itu mudarat besar yang disengaja.”

Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh lagi menutup-nutupi data, biar masyarakat tahu.

“Publik harus tahu: berapa liter per hari? Berapa ribu ton per bulan? Berapa triliun per tahun? Selama data itu disembunyikan, masyarakat sedang dirugikan secara sistematis.”

Di akhir wawancara, Dr. Fahrul menyampaikan pesan yang menggugah dan penuh peringatan.

“Ini bukan isu teknis. Ini soal iman, soal martabat manusia, dan masa depan Obi. Jika masyarakat diam, maka kita menyaksikan kehancuran yang kita biarkan sendiri. Saya meminta masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan generasi muda, berdiri dan suarakan hak kalian. Danau adalah hidup. Obi tidak boleh dikorbankan.” Tambahnya. (red)

 

 

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pemuda Merah Putih Minta Polisi Terapkan Pasal Berlapis dalam Kasus Dugaan Pelecehan di Kafe Bungalow 2
KJH FC Tancap Gas, Diler FC Kehabisan Bensin di Menit Akhir
DPRD Halsel Konsultasi ke RSUD Chasan Boesoirie, Cari Solusi Tunggakan Jaspel Nakes RSUD Labuha
Pemdes dan Masyarakat Moloku Gelar Doa Keselamatan HUT ke-23 Halmahera Selatan, Kades Harapkan Pembangunan Makin Meningkat
HUT ke-23 Halmahera Selatan, Asosiasi Dump Truck Obi Siap Dukung Percepatan Pembangunan Daerah
Nuansa Religius Warnai Pernikahan Eka Saputra dan Satrina Sukardi Dom di Gane Barat Utara
Abdul Kadir Uswanas Terpilih Menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Utara 2026–2029, Momentum Persatuan dan Kemajuan Pengusaha Muda
Junaidi Abusama: Persoalan RSUD Labuha Tak Kunjung Tuntas, Fraksi PKB Siap Dorong Pembentukan Pansus DPRD
Berita ini 148 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 04:26 WIT

Tebarkan Kepedulian, Ciptakan Kebersamaan, IARMI Maharuyung Jabodetabek Gelar Bakti Sosial di Momentum Iduladha

Sabtu, 23 Mei 2026 - 16:45 WIT

Bawa Nama Halsel ke Tingkat Nasional, Soleman Bobote Raih Penghargaan Bergengsi

Rabu, 8 April 2026 - 15:42 WIT

GMNI Desak Kapolri Evaluasi Wadir Intelkam Polda Malut, Diduga Lecehkan Marwah Organisasi

Jumat, 3 April 2026 - 11:59 WIT

Terbongkar! 7 Hektare Lahan Diduga Dijual Tanpa Sepengetahuan Pemilik, GMNI dan BARAH Ungkap Fakta Lapangan

Rabu, 11 Maret 2026 - 09:42 WIT

Rabu, 11 Februari 2026 - 03:25 WIT

Bupati Bassam Kasuba: Pers Garda Terdepan Lawan Hoaks dan Jembatan Suara Rakyat

Minggu, 8 Februari 2026 - 05:27 WIT

Munawir Resmi Nahkodai GMNI Halsel, Tegaskan Soliditas dengan DPP GMNI RI

Jumat, 6 Februari 2026 - 13:46 WIT

Ancaman Jutaan Ton Limbah Slag Nikel PT.Harita Group, Kesiapan Pengelolaan Dipertanyakan

Berita Terbaru