Januari 2026 - Nalarsatu.com

BERITA TERKINI

Suasana lokasi pembangunan bendung PT Harita Group di Desa Kawasi, Kilo 4, areal Sungai Akelamo, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, tampak tidak lagi beraktivitas setelah seluruh peralatan kerja diangkat. Penghentian sementara pekerjaan dilakukan sambil menunggu penyelesaian pembayaran lahan milik warga seluas 7,5 hektare (Foto/Nalarsatu.com)

Suasana lokasi pembangunan bendung PT Harita Group di Desa Kawasi, Kilo 4, areal Sungai Akelamo, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, tampak tidak lagi beraktivitas setelah seluruh peralatan kerja diangkat. Penghentian sementara pekerjaan dilakukan sambil menunggu penyelesaian pembayaran lahan milik warga seluas 7,5 hektare (Foto/Nalarsatu.com)

Daerah

Aktivitas Bendung Dihentikan, Harita Angkat Seluruh Peralatan Tunggu Pembayaran Lahan Warga

Sabtu, 31 Jan 2026 - 01:14 WIT

Daerah

UNUTARA Jajaki Kerja Sama Internasional dengan Bukhara State University Uzbekistan

Jumat, 30 Jan 2026 - 09:31 WIT

Daerah

Sengketa Lahan Bendung Kawasi, Praktisi Hukum: Berpotensi Langgar Hukum, Ancaman Sanksi Pidana, Perdata, hingga Pencabutan Izin

Jumat, 30 Jan 2026 - 06:16 WIT

Daerah

Bendung Harita Dibangun di Tengah Sengketa Lahan, Peran DLH dan PUPR Dipertanyakan

Kamis, 29 Jan 2026 - 23:12 WIT

Daerah

Sengketa Lahan Bendung Kawasi Memanas, Harita Hentikan Aktivitas Sementara Sampai Lahan Di Bayarkan

Kamis, 29 Jan 2026 - 12:59 WIT

Daerah

Kasus Dugaan Pengeroyokan di Kawasi Berakhir Damai, Korban dan Oknum TNI Saling Memaafkan

Kamis, 29 Jan 2026 - 12:17 WIT

Daerah

Diduga Dikeroyok Dua Oknum TNI, Warga Madapolo Alami Luka dan Trauma

Kamis, 29 Jan 2026 - 06:54 WIT

Daerah

Lahan 7,5 Hektare Belum Dibayar, Ahli Waris Desak Harita Hentikan Pembangunan Bendung di Obi

Kamis, 29 Jan 2026 - 06:09 WIT

Yohanes Masudede, Praktisi Hukum sekaligus Koordinator Perkumpulan Aktivis Maluku Utara, menyampaikan kritik keras terhadap langkah KPK dalam penanganan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026 (Foto/Nalarsatu.com)

Yohanes Masudede, Praktisi Hukum sekaligus Koordinator Perkumpulan Aktivis Maluku Utara, menyampaikan kritik keras terhadap langkah KPK dalam penanganan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026 (Foto/Nalarsatu.com)

Nasional

Praktisi Hukum Desak KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Pajak PT Wanatiara Persada

Kamis, 29 Jan 2026 - 05:15 WIT

Daerah

Mubes III IKAT UMMU Jadi Momentum Konsolidasi Alumni untuk Tambang Berkelanjutan

Rabu, 28 Jan 2026 - 21:39 WIT