Oleh: Sugianto tamjir –Ketua umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Yeisowo-Bajaya (HIPMY-B)
Perubahan dari politisi abdi rakyat menjadi politisi pengusaha mencerminkan pergeseran mendasar dalam watak dan paradigma politik. Awalnya, politisi dipandang sebagai sosok yang berjuang demi kepentingan publik, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan pelayanan kepada konstituen. Mereka dianggap mewakili suara masyarakat, mengadvokasi keadilan sosial, serta berusaha mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.
Namun, seiring waktu, banyak politisi mulai berubah menjadi politisi pengusaha yang pragmatis dan berorientasi laba. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, mereka mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan, sering kali memanfaatkan kekuasaan politik mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pergeseran ini tidak hanya mengubah pola kerja mereka tetapi juga menimbulkan konflik kepentingan yang signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi pengusaha menggunakan jabatannya untuk memperluas jaringan bisnis, memperoleh akses ke sumber daya negara, serta mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek publik yang mereka kendalikan. Mereka sering kali lebih fokus pada akumulasi modal daripada menjalankan kebijakan yang berorientasi pada rakyat. Kebijakan yang dibuat pun cenderung berpihak pada kepentingan kelas atas atau korporasi, yang selaras dengan kebutuhan bisnis mereka.
Fenomena ini dapat dilihat sebagai cerminan dari pragmatisme dalam dunia politik, di mana politik menjadi sarana untuk memperoleh kekayaan pribadi. Transformasi ini memperlihatkan bagaimana politisi yang awalnya pro-rakyat bisa berubah menjadi aktor politik yang oportunis, dengan motivasi yang didorong oleh keuntungan ekonomi.
Sehingga apa di jalankan tidak sesuai dengan apa Yang di harapkan oleh masyarakat, kebijakan Yang seharusya pro terhadap rakyat kini tidak bisah di akumodiri Karena politik kekuasan
Politik Yang mencari keuntungan, politik Yang memperkaya diri sendiri, ini Yang kita takuti kekayan Alam Akan di jadikan bahan infestasi untuk memperkaya diri sendiri.
sehingga Yang harus di siapkan serangkaian tindakan sebagai langkah lanjutan setelah pengusaha yang menjadi penyelenggara negara melaporkan berada dalam situasi konflik kepentingan. Ada beberapa tindakan yang bisa diambil dalam kondisi ini, seperti melakukan pengawasan intensif pada pengusaha tersebut, mutasi jabatan agar terbebas dari konflik kepentingan, atau menarik diri dari proses pengambilan keputusan.
Itulah hal-hal yang perlu diwaspadai oleh politisi berlatar pengusaha. Ketika Anda menduduki sebuah jabatan yang memiliki kewenangan publik, harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan diri sendiri.
Ini adalah kebiasan yang terjadi di republik ini, para politikus yang awalnya memberikan harapan kepada rakyat, tetapi namun apa yang terjadi apa yang sebelumnya di janjikan kepada rakyat itu hanya tipudaya belaka ,kami butuh seorang pemimpin yang adil yang bijak agar bisah merubah tatanan ekonomi kami, kami tidak membutuhkan pemimpin yang memimpin hanya memperkaya diri sendiri.
Maka secara eksplisit menjelaskan bahwa Masyarakat juga bagian dari negara, bahkan menjadi bagian unsur hidup yang bergerak karena Masyarakat adalah Kumpulan entitas manusia.
Lalu apa tujuan ber-Negara? Tujuan negara adalah memberikan kesehjateraan dan kebahagian bagi masyarakatnya. Bagaimana Negara memberikan kesehjateraan dan kebahagian kepada masyarakatnya?
Secara singkat, tujuan ini dijalankan melalui institusi negara untuk mengelola pemerintahan, memberikan fasilitas, memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Siapa yang menjalankan tujuan ini? Pemerintah yang diberikan mandat oleh rakyat.
Pemerintahan Indonesia secara politis memiliki kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengatur segala kehidupan masyarakat Dan bernegara.
Kami butuh seorang pemimpin politik yang akan tampil sebagai mediator fasilitator konsep manajemen puplik politik demokrasi terpimpin Yang lebih mengutamakan kesejateraan masyarakat petani nelayan Dan juga pendidikan. (*)
