HALSEL, Nalarsatu.com – Suhu politik dan gelombang protes rakyat terus meningkat di Halmahera Selatan. Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel, Harmain, mempertegas sikapnya bahwa aparat penegak hukum di daerah, khususnya Kapolres dan Wakapolres Halsel, diduga melindungi para koruptor.
Pernyataan keras ini disampaikan Harmain dalam rangkaian seruan Aliansi Peduli Indonesia yang menggelorakan agenda perjuangan rakyat. Ia menyoroti situasi nasional di mana rakyat pekerja, buruh, pelajar, hingga pedagang kecil kian terhimpit oleh kenaikan pajak, PHK massal, dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Rakyat kita terluka, sementara elit politik dan pejabat hidup dengan tunjangan mewah. DPR mendapat tunjangan rumah Rp50 juta per bulan plus berbagai fasilitas, sementara pajak rakyat diperas untuk membiayai gaya hidup mereka. Di Halmahera Selatan, kasus-kasus korupsi justru dibiarkan, bahkan diduga dilindungi aparat,” tegas Harmain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, ketidakadilan ini telah memicu protes dari Jakarta hingga Papua, dari Sulawesi hingga Jawa, dan kini merembet ke Maluku Utara. Tekanan rakyat terbukti mampu memaksa pemerintah pusat mengambil langkah, meski kecil. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menghapus tunjangan perumahan DPR dan menangguhkan perjalanan luar negeri mereka.
“Untuk itu, hari ini kami memberikan sebuah catatan komitmen untuk menopang kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.
Tuntutan Nasional:
1. Bubarkan DPR, kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
2. Copot Sri Mulyani, simbol ketimpangan empati terhadap rakyat kecil.
3. Reformasi menyeluruh POLRI, hilangkan budaya represif, tegakkan HAM.
4. Hukum mati koruptor, untuk efek jera dan pemulihan kepercayaan publik.
5. Negara harus bertanggung jawab atas kematian Affan (ojol) & Reza Sendi serta wujudkan keadilan dan pertanggungjawaban.
6. Sahkan UU Perampasan Aset, hentikan pencurian kekayaan rakyat oleh oligarki.
7. Turunkan seluruh pajak yang mencekik rakyat.
8. Ganti Presiden, bila aspirasi rakyat terus diabaikan.
Tuntutan Daerah Halmahera Selatan:
1. Transparansi total APBN & APBD; rakyat berhak tahu.
2. Bersihkan pungli di OPD dan Pemerintah Daerah.
3. Tuntaskan kasus BPRS Saruma; pulihkan kerugian negara.
4. Selesaikan kasus Masjid Raya Halsel; pertanggungjawaban penuh atas anggaran miliaran rupiah.
5. Audit dana hibah & media (Rp1,7 M); agar tepat sasaran.
6. Hentikan kebijakan Umroh daerah; alih alokasi untuk kebutuhan rakyat.
7. Batalkan pelantikan kades oleh Bupati & lakukan pemakzulan kepala daerah bermasalah; pulihkan proses demokrasi.
8. Selidiki dan tuntaskan kasus kekerasan seksual; demi damai dan keadilan korban.
9. Transparansi dana desa & copot kades yang bermasalah.
10. Selesaikan konflik agraria; lindungi hak rakyat atas tanah.
11. Percepat pembangunan jalan di seluruh wilayah; demi pemerataan kesempatan dan kemajuan.
“Bagaimana mungkin keadilan ditegakkan kalau Kapolres dan Wakapolres justru melindungi koruptor? Inilah bukti nyata bahwa rakyat harus turun ke jalan, karena hukum telah tumpul di hadapan kekuasaan,” kata Harmain.
Ia menegaskan, perjuangan rakyat Halsel adalah panggilan moral, bukan sekadar luapan amarah. “Kita bukan hanya menuntut, kita memanggil nurani bangsa. Tanpa kebencian, tanpa dendam, dengan suara tulus dan hati yang luhur, kita berjalan menuju Indonesia yang adil, bermartabat, dan merakyat.”
Namun, aksi massa ini kembali dinodai dengan tindakan represif aparat. Sejumlah mahasiswa menjadi korban, termasuk Aisun Salim, kader Kohati HMI, serta Samurai, pemuda Desa Babang. Keduanya mengalami perlakuan kasar saat aksi berlangsung.
Ketua GPM Halsel mengecam keras tindakan aparat tersebut. “Kapolres dan Wakapolres seharusnya melindungi rakyat, bukan malah memerintahkan anggotanya untuk menghalangi dan memukul mahasiswa serta pemuda. Ini bukti nyata arogan dan represif,” tegas Harmain.
Senada dengan itu, Ketua Pemuda Babang, Eval, juga melontarkan kecaman keras. Ia menegaskan bahwa pemuda Desa Babang akan melakukan konsolidasi susulan merespons pemukulan terhadap Samurai. “Salah satu tuntutan kami jelas: copot Kapolres Halmahera Selatan. Jika tidak, kami akan melakukan aksi blokade jalan Babang Labuha di Desa Babang,” ujarnya.
“Suara rakyat Halmahera Selatan harus didengar! Lawan korupsi, tegakkan keadilan. Merdeka!”
