Aktivis Perempuan Kritik Konsep “Indonesia Emas”: Jangan Jadikan Pertambangan Sebagai Jalan Penjajahan Baru

- Penulis Berita

Rabu, 24 September 2025 - 09:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halsel, Nalarsatu.com – Aktivis perempuan dan mantan Ketua Bidang Kesarinian GMNI Cabang Manado 2019 Vania, menyoroti konsep Indonesia Emas yang menurutnya justru semakin menjauhkan rakyat dari kesejahteraan sejati. Ia menilai jargon pembangunan nasional itu hanya menjadi legitimasi untuk membuka ruang eksploitasi sumber daya alam, termasuk di Maluku Utara.

“Inikah yang dimaksud Indonesia Emas? Memangnya rakyat Indonesia makan emas? Atau orang Maluku, orang Timur biasa makan emas dan nikel? Para pahlawan dulu berjuang dengan darah, Bung Karno berkeliling Indonesia membangun persatuan melawan penjajah. Tapi sekarang, para pemangku kebijakan justru merancang penjajahan gaya baru atas nama Indonesia Emas,” tegas Vania.

Ia mencontohkan keberadaan PT TUB, perusahaan tambang di Halmahera Barat, yang menurutnya bukan solusi untuk penyediaan lapangan kerja. Justru, kata Vania, izin pertambangan akan merusak ruang hidup masyarakat lokal yang bergantung pada alam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Gubernur Maluku Utara harus benar-benar memahami arti dari Ibu dan Alam. Bumi adalah sosok yang memberi kehidupan, layaknya seorang ibu yang melindungi dan memelihara. Di Halbar, khususnya Loloda, masyarakat hidup dari hutan, laut, dan tanah. Itu sumber pangan dan penghidupan mereka. Mengizinkan eksploitasi berarti memutus hubungan mereka dengan alam,” ungkapnya.

Vania menambahkan, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang bukan lagi sebatas isu, tetapi kenyataan yang bisa dilihat dari bencana alam yang datang silih berganti.

“Tidak ada kemajuan yang lahir dari izin tambang. Itu bukan solusi kesejahteraan masyarakat. Justru sistem kapitalisme yang ditopang oleh kuasa ilmu pengetahuan membuat Ibu Pertiwi bersedih. Kebijakan yang diambil bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan modal,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

RDP DPRD Halsel: Kades Soligi Tegaskan Lahan Alimusu Masuk Wilayahnya, 7 Fraksi Desak Pembentukan Tim Sengketa
Untuk Menjaga Stabilitas, Rampai Nusantara Malut Dorong Pembentukan Pos Keamanan
Terbongkar! 7 Hektare Lahan Diduga Dijual Tanpa Sepengetahuan Pemilik, GMNI dan BARAH Ungkap Fakta Lapangan
Warga Halsel Keluhkan Pelayanan Tiket KM Satria 99 Expres, Diduga Tidak Transparan
Israel Sahkan UU Hukuman Mati bagi Tahanan Palestina, Ketua Umum PB PII: Indonesia Harus Serukan Penolakan
Tes Kemampuan Akademik di Ponpes Salafi’iyah Al Khairaat Maffa Berjalan Lancar
Datangi Bupati dan DPRD Halsel Senin Besok, Keluarga Alimusu Mencari Keadilan
Alimusu Polisikan PT TBP (Harita Group) dan Kades Kawasi, Barah–GMNI Turun Gunung Kawal Dugaan Mafia Lahan
Berita ini 118 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 4 April 2026 - 08:41 WIT

RDP DPRD Halsel: Kades Soligi Tegaskan Lahan Alimusu Masuk Wilayahnya, 7 Fraksi Desak Pembentukan Tim Sengketa

Jumat, 3 April 2026 - 16:13 WIT

Untuk Menjaga Stabilitas, Rampai Nusantara Malut Dorong Pembentukan Pos Keamanan

Jumat, 3 April 2026 - 11:59 WIT

Terbongkar! 7 Hektare Lahan Diduga Dijual Tanpa Sepengetahuan Pemilik, GMNI dan BARAH Ungkap Fakta Lapangan

Kamis, 2 April 2026 - 07:45 WIT

Warga Halsel Keluhkan Pelayanan Tiket KM Satria 99 Expres, Diduga Tidak Transparan

Kamis, 2 April 2026 - 06:24 WIT

Israel Sahkan UU Hukuman Mati bagi Tahanan Palestina, Ketua Umum PB PII: Indonesia Harus Serukan Penolakan

Minggu, 29 Maret 2026 - 11:56 WIT

Datangi Bupati dan DPRD Halsel Senin Besok, Keluarga Alimusu Mencari Keadilan

Rabu, 25 Maret 2026 - 14:45 WIT

Alimusu Polisikan PT TBP (Harita Group) dan Kades Kawasi, Barah–GMNI Turun Gunung Kawal Dugaan Mafia Lahan

Rabu, 25 Maret 2026 - 09:52 WIT

Alimus Tempuh Jalur Hukum, Dugaan Penyerobotan Lahan dan Penipuan Dilaporkan ke Polres Halsel

Berita Terbaru