Labuha, Nalarsatu.com – Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Halmahera Selatan, Daud Djubedi, memastikan bahwa rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Halsel tetap berjalan meski sebelumnya mengalami koreksi anggaran di pemerintah pusat.
Daud menjelaskan, proyek strategis ini sempat tidak bisa dialokasikan melalui APBN tahun berjalan akibat penyesuaian efisiensi. Namun melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah pusat memberikan kepastian bahwa program tersebut tetap dilanjutkan melalui skema pendanaan Bank Dunia.
“Untuk saat ini kami berada pada tahapan penyusunan Manajemen Konstruksi (MK) sampai Desember 2025,” ujar Daud kepada media, Jumat (14/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Insya Allah Januari sampai Februari 2026 sudah masuk proses tender dan selanjutnya dilaksanakan sesuai target Kementerian Tenaga Kerja.”
Daud memastikan bahwa nilai anggaran pembangunan BLK Halsel tidak mengalami perubahan signifikan. Besarannya tetap berada di atas Rp100 miliar, dengan proyeksi penyediaan fasilitas pelatihan vokasi modern dan berstandar nasional.
Lokasi pembangunan ditetapkan di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, sebuah kawasan yang dianggap strategis untuk memperluas akses layanan pelatihan bagi masyarakat produktif di wilayah selatan Halmahera.
Fasilitas BLK Halsel nantinya dirancang lengkap dan setara dengan balai pelatihan mandiri di daerah lain, mencakup unit pelatihan berbasis kompetensi serta sarana pendukung pengembangan keahlian tenaga kerja lokal.
Meski fasilitasnya diproyeksikan modern dan memadai, Daud menegaskan bahwa secara kelembagaan BLK Halsel masih berstatus Satuan Pelayanan (Satpel) dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate.
“Jadi dia masih di bawah Ternate. Belum mandiri, tetapi fasilitasnya sudah memadai. Karena regulasi terkait teknis kepegawaian, BLK belum bisa langsung berdiri sendiri,” jelasnya.
Ke depan, kata Daud, setelah Satpel tersebut beroperasi optimal dan memenuhi indikator kebutuhan pelayanan, pemerintah daerah akan mengusulkan perubahan status kelembagaan menjadi BLK Mandiri.
