HALSEL, Nalarsatu.com – Usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Maluku Utara melalui Konferwil XIX, Risko Hardi langsung menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal menggunakan mesin dompeng di Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.
Risko mengaku prihatin terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang disebut telah berdampak pada kondisi sungai dan memperparah persoalan krisis air bersih masyarakat setempat.
Lebih serius lagi, Risko mengungkapkan adanya informasi dari warga dan unsur pemerintah desa mengenai dugaan setoran bulanan sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu untuk setiap mesin dompeng.
Ia juga mempertanyakan pemasangan garis polisi (police line) yang menurut keterangan warga dan unsur pemerintah desa hanya bertahan sekitar satu minggu sebelum akhirnya dibuka kembali.
“Kalau benar ada setoran per mesin dompeng setiap bulan, ini harus diusut. Ada indikasi praktik yang terstruktur dan tidak boleh dibiarkan. Saya meminta aparat penegak hukum mengungkap siapa yang bermain di balik aktivitas tersebut,” tegas Risko Minggu (22/11).
Atas persoalan itu, Risko secara terbuka mendesak Kapolda Maluku Utara mengevaluasi Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, Wahyu Hermawan. Ia menilai dugaan pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal harus menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian.
“Atas nama Pengurus Wilayah PII Maluku Utara, saya meminta Kapolda Malut Irjen Pol. Arif Budiman mengevaluasi Kasat Reskrim Halsel Iptu Wahyu Hermawan. Jangan sampai ada anggota yang membekingi atau membiarkan usaha ilegal. Jika terbukti, tindakan seperti ini mencoreng nama baik institusi Polri,” ujarnya.
Risko juga mengingatkan agar jajaran kepolisian meninggalkan kebiasaan lama dan menjalankan arahan pimpinan Polri untuk tidak memberikan perlindungan terhadap aktivitas usaha ilegal.
Menurutnya, persoalan paling mendasar adalah keselamatan masyarakat Desa Kaputusang yang sedang menghadapi krisis air bersih. Ia mempertanyakan bagaimana warga dapat memenuhi kebutuhan air jika sungai yang menjadi sumber kehidupan mereka ikut terdampak limbah pertambangan.
“Jangan terus berbicara atas nama kesejahteraan rakyat, tetapi masyarakat justru harus menanggung kerusakan lingkungan. Sungai tercemar, air bersih semakin sulit. Jangan gunakan seragam dan kewenangan untuk menekan masyarakat. Praktik pungutan yang merugikan warga juga bertentangan dengan nilai-nilai agama,” tegasnya.
Risko meminta Kapolda Maluku Utara segera menindaklanjuti informasi tersebut, melakukan pemeriksaan secara transparan, dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Nalarsatu.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, Wahyu Hermawan, melalui pesan WhatsApp terkait dugaan aktivitas tambang ilegal, informasi setoran per mesin dompeng, serta persoalan pembukaan garis polisi di Desa Kaputusang. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
(red)

Tinggalkan Balasan